Pantauan Tribun Pontianak di satu di antara pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat, yakni Pasar Melati, Desa Parit Baru, Kubu Raya.
Dalam aksi ini, FPR mendesak pemerintah menaikan upah buruh dan mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
usai memenangkan juara 1 Story Telling tingkat SD, tak lama kemudian ia dipanggil karena meraih penghargaan The Best Costume
Kegiatan tersebut disertai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengadilan Elektronik (E-Court) Pengadilan Agama Sungai Raya.
Ia juga menjelaskan pihaknya juga akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Saya minta pihak kepolisian teruskan proses hukum. Kalau terbukti bersalah akan kita berhentikan dia dengan tidak hormat," tandas Midji.
Tapi masih ada kendala yang terjadi di lapangan sehingga pemkot tidak bisa membayarkan pada mereka yang memiliki lahan.
Herman Hofi Munawar mengkritik terkait lambannya Pemerintah Kota Pontianak dalam memenuhi tanggungjawab yang menjadi bagian dari pembangunan Jembatan
Edi menjelaskan proses pembangunan memang sudah selesai namun saat ini masih menunggu untuk dilakukan uji coba
Pemerintah harus mencarikan solusi yang benar-benar mengenai ke mana mau dibuang air yang menjadi penyebab banjir.
“Kami semua menderita kena air ini, sampai masuk ke kamar-kamar. Setahun bisa sampai tiga kali banjir,” katanya
Ada sekitar 35 hektare sawah Desa Teluk Kapuas yang terendam sementara 15 hektare lagi berada di Desa Parit Baru
Dengan penuh khidmat, para peserta berzikir bersama yang dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren di pemakaman muslim.
Muda juga mengajak seluruh kontingen dan peserta dari Kubu Raya, agar menyipakan diri dengan sebaik mungkin
Kapolda memastikan hingga sampai saat ini, situasi Kamtibmas khususnya di wilayah Provinsi Kalbar sangat kondusif
Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I, Markus Dalon menyebutkan pihaknya sudah melakukan tindakan persuasif
Perwakilan PT CUS menyampaikan pihaknya menunggak pajak lantaran kendaraannya sebetulnya sudah tidak ada
ari 28 perusahaan yang kendaraannya terdata di Samsat Wilayah I, total tunggakan mencapai Rp 1,6 miliar lebih.
Ia menegaskan langkah Korsupgah KPK ini adalah ikut membantu mengoptimalisasi pendapatan daerah
"Untuk menjaga dan memelihara masyarakat, dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku penyimpangan seksual," tulis Mahendrawan