15 Perusahaan Sampaikan Alasan Nunggak Pajak Dihadapan Korsupgah KPK

Perwakilan PT CUS menyampaikan pihaknya menunggak pajak lantaran kendaraannya sebetulnya sudah tidak ada

15 Perusahaan Sampaikan Alasan Nunggak Pajak Dihadapan Korsupgah KPK
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat, Samuel (tengah) bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Kalbar dalam Rapat koordinasi dengan wajib pajak di Provinsi Kalimantan Barat, di kantor BPKPD provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 26/4/2019). Rakor ini digelar Pemprov Kalimantan Barat bekerjasama dengan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Membahas mengenai kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Sebanyak 15 perusahaan dari 38 perusahaan penunggak pajak diundang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar dan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka diundang untuk mendengarkan alasan mengapa sampai menunggak pajak kendaraan bermotor yang nominalnya cukup besar.

Para pemimimpin perusahaan dan manajemen yang mewakili perusahaan memberikan alasan didepan Tim Korsupgah KPK dan BKPPD Kalbar mengapa mereka tidak membayar pajar selama ini.

Satu diantaranya yang menyampaikan alasan adalah, PT. CUS. Pihaknya menunggak pajak bukan berarti tidak membayar pajak , tapi perusahaan masih melakukan pengecekkan data yang dari BPKPD dengan data di perusahaan.

"Perlu Kami sampaikan untuk kendaraan operasional dilapangan terutama dumptruk , dikarenakan kondisi alam dan tahap pembukaan lahan, unit yang ada bisa bertahan selama dua sampai tiga tahun saja, setelah itu tidak bisa dioperasionalkan," ujarnya.

Lanjut disampaikannya, untuk tunggakan sepeda motor perusahaan ada program pemberian fasiltas sepeda motor kepada karyawan dengan sistem cicilan 50 persen dari harga motor tanpa bunga.

Baca: Skandal 7 Artis Muda Ini Hancurkan Karir Mereka, Ada Yang Dihukum 11 Tahun Penjara

Baca: Hadiri Naik Dango di Landak, Norsan Ajak Lestarikan Budaya Naik Dango

Baca: Hujan Landa Pontianak dan Sejumlah Wilayah Kalbar, Berikut Prakiraan BMKG

"Setelah lunas dalam jangka waktu dua tahun semua dokumen diserahkan kepada karyawan dan sejak itu pajak seharusnya dibayar oleh karyawan tersebut," tambahnya.

Kemudian, dari PT Sinar Dinamika Kapuas yanf diwakili oleh Suminto, menegaskan pihaknya

Setiap tahun membayar di Dispenda dan yang terakhir memang ada ketelatan karena ada perubahan manajemen sehingga diminta lebih teliti, namun semua sudah terbayar.

Perwakilan dari PT Cipta Usaha Tani , Saimin juga menyampaikan selama ini pihaknya sudah membayar pajak dan memang aga telat, karena kondisi perusahaan naik turun.

Apabila ada keterlambatan maka pihaknya akan selesaikan secepatnya.

Perwakilan PT Gala Prima Jaya, Doni juga menyampaikan alasan mengapa menunggak dalam membayar pajak.

"Kami sama dengan PT Cus, mungkin melihat kondisi dan memang dump truk kalau dipakai di pertambangan atau perkebunan dua tahun selesai. Saya rasa semua perusahaan yang bergerak diperkebunan memang begitu," ujarnya.

Kemudian, para perusahaan juga berdalih bahwa banyak kendaraan telah dijual pada pihak lainnya, sehingga pemilik berikutnya tidak memiliki komitmen untuk membayar pajak dan tidak pula membalik nama kendaraan tapi tagihan di Samsat tetap nama perusahaan mereka.

Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved