23 Perusahaan Penunggak Pajak Kalbar Abaikan Undangan KPK

ari 28 perusahaan yang kendaraannya terdata di Samsat Wilayah I, total tunggakan mencapai Rp 1,6 miliar lebih.

23 Perusahaan Penunggak Pajak Kalbar Abaikan Undangan KPK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Suasana kegiatan sosialisasi pada perusahaan penunggak pajak kendaraan oleh BPKPD Kalbar bersama Korsupgah KPK, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Sebanyak 38 perusahaan penunggak pajak kendaraan maupun alat berat yang ada di sekitar Kota Pontianak dan Kubu Raya diundang Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar dan KPK untuk mendengarkan permasalahan dan alasan dari perusahaan yang mengunggak pajak selama ini.

Kepala BPKPD Kalbar, Samuel menjelaskan bahwa dari 38 perusahaan yang diundang pihaknya dalam tahap ini hanya 15 perusahaan yang kooperatif dan menghadiri pertemuan yang langsung dihadiri pihak KPK tersebut.

Sisanya, ada 23 perusahaan tidak kooperatif tak datang dalam undangan koordinasi bersama KPK tersebut.

Berapa jumlah tunggakan pajak kendaraan dari perusahaan memang tidak disebutkannya secara gamblang. Namun dari 28 perusahaan yang kendaraannya terdata di Samsat Wilayah I, total tunggakan mencapai Rp 1,6 miliar lebih. Belum lagi yang terdaftar di Samsat lainnya maka jumlah tersebut sangat besar.

"Perusahaan mempunyai banyak armada untuk mendukung operasional perusahaannya. Jadi sebagaimana diketahui, banyak perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak dari kendaraan baik roda dua, empat maupun alat berat," ucap Samuel yang hadir saat pemanggilan 38 perusahaan penunggak pajak di BPKPD Kalbar, Jumat (26/4/2019).

Baca: Panggil Perusahan Nunggak Pajak, KPK Turun Tangan Bantu BPKPD Kalbar

Baca: Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ Tuai Penolakan Dua Kepala Daerah di Kalbar

Ia menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor wajib hukumnya dibayar baik atas nama perorangan maupun perusahaan, namun sayang banyak perusahaan tidak membayar pajaknya.
Menurutnya pajak kendaraan bermotor adalah sektor yang paling potensial untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kalbar.

"Dari data yang kami punya bahwa sekitar dua juta kendaraan bermotor yang terdaftar sekitar 30-40 persennya menunggak pajak dan sebagian ada di pesuhasaan," tegasnya.

Samuel menegaskan, bahwa pengertian pajak sebetulnya hal yang wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang. Artinya jika perusahaan atau wajib pajak tidak mau membayar pajak akan ada sanksinya.

Selama ini, sanksi memang belum diterapkan secara efektif, pihaknya masih memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk membayar sendiri.

Kehadiran KPK yang langsung bertemu dengan pihak perusahaan diharapkan mampu menggugah kesadaran mereka membayar pajak kendaraan. Apalagi perusahaan yang memiliki banyak kendataan ini adalah mereka yang bergerak dibidang perkebunan dan pertambangan.

Setelah pertemuan dengan KPK dan BPKPD Kalbar, para manajemen dan pimpinan perusahaan yang hadir diminta menandatangai komitmen mereka untuk taat akan aturan membayar pajak. Kemudian apabila batas waktu yang telah ditentukan masih tidak menjalankan kewajibannya perusahaan penunggak pajak diancam akan diumumkan pada media massa agar memberikan efek sosial.

Namun sebelum hal itu terjadi, BPKPD memberikan waktu untuk perusahaan membayar dengan kesadaran sendiri dan agar tidak diambil langkah refresif.

Dari hasil pertemuan kali ini Ada dua perusahaan yang akan membayar pajak kendaraannya dalam waktu dekat senilai Rp500 juta. "Sudah ada dua PT yang membuat pernyataan mau setor segera Rp500 juta, sisanya akan menyampaikan data riil nya paling lambat minggu depan," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved