Panggil Perusahaan Nunggak Pajak, KPK Turun Tangan Bantu BPKPD Kalbar

Ia menegaskan langkah Korsupgah KPK ini adalah ikut membantu mengoptimalisasi pendapatan daerah

Panggil Perusahaan Nunggak Pajak, KPK Turun Tangan Bantu BPKPD Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rapat koordinasi dengan wajib pajak di Kalbar, di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 26/4/2019). Rakor ini digelar Pemprov Kalimantan Barat bekerjasama dengan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Membahas mengenai kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar dalam menagih pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tertunggak, khususnya kepada perusahaan-perusahaan.

“Kita mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar segera menyelesaikan penunggakan pajak kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada,” kata Kepala Satuan Tugas (Kastgas) Korsupgah Wilayah Kalbar, Sugeng Basuki yang hadir saat pemanggilan 38 perusahaan penunggak pajak oleh BPKPD Kalbar, Jumat (26/4/2019).

Ia menegaskan langkah Korsupgah KPK ini adalah ikut membantu mengoptimalisasi pendapatan daerah. Setelah Tim Korsupgah mendapat data dari BPKPD Kalbar, ternyata banyak perusahaan yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

"Maka dari itu hari ini kita undang perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Kita juga ingin mencari tahu permasalahannya seperti apa dan apa kendalanya sehingga mereka menunggak membayar pajak," kata Sugeng Basuki.

Setelah melakukan koordinasi, ternyata ditetemukan kendalanya bahwa perusahaan beralasan kendaraan sudah dijual dan balum balik nama oleh pembelinya. Alasan lainnya adalah kendaraan sudah tidak beroperasional lagi.

"Kita meminta ini semua harus diclearkan, kalau memang kendaraan itu sudah dijual maka perusahaan harus melapor pada Samsat agar tidak menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut," imbuhnya

Baca: Mahasiswa IAIN Pontianak Antusias Ikuti Talk Show BKKBN yang Disampaikan Kusmana

Baca: Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ Tuai Penolakan Dua Kepala Daerah di Kalbar

Apabila kendaraan sudah tidak beroperasi, kata dia harus dilaporkan sesuai dengan dokumen yang diperlukan oleh Samsat untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar tidak beroperasi.

"Para penunggak pajak ini harus melunasi pajak mereka, pajak ini sanksinya ada dua. Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kalau sanksi administrasi ini berupa denda, tapi kalau administrasi tidak dibereskan maka sanksi pidana harus diterapkan," tegas Sugeng.

Ia berharap adanya pertemuan yang dilakukan ini dapat memberikan kesadaran pada seluruh perusahaan untuk membayar pajak dengan sukarela tanpa harus diambil tindakan oleh pemerintah.

Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved