TAG
Bawaslu Kalbar
-
Terkait dengan adanya aksi walk out oleh pihak penggugat pada hari pertama, menurutnya itu hak masing-masing, dan pemegang otoritas dalam proses ini
Senin, 1 Juli 2019
-
jika proses berkonsekuensi terhadap perubahan hasil, maka KPU kewenangannya untuk melakukan penetapan
Senin, 24 Juni 2019
-
Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya tidak ada menerima laporan dari Ketua Sekber Satgas Kalimantan Barat tersebut
Kamis, 20 Juni 2019
-
ia menerangkan jika pihaknya belum bisa menertibkan jika ada banner-banner para bakal calon yang hendak mendaftarkan diri.
Rabu, 19 Juni 2019
-
"Kami belum menerima salinan putusan sidang administratif pemilu tersebut," kata Faisal Riza, Selasa (18/06/2019).
Selasa, 18 Juni 2019
-
Karena jika dilihat pada gugatan Capres-Cawapres di MK ada dua hal, yakni keterlibatan kepala daerah dan DPT.
Senin, 17 Juni 2019
-
Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai jika jumlah laporan yang diterima Bawaslu Kalbar sangat minim
Minggu, 16 Juni 2019
-
Satu diantaranya sudah diputuskan Bawaslu dengan memecat seorang pengawas di tingkat kecamatan, karena menerima suap dari peserta pemilu.
Minggu, 16 Juni 2019
-
Faisal Riza menerangkan jika pasca pemilu 2019 pihaknya menangani 5 kasus pelanggaran administrasi
Minggu, 16 Juni 2019
-
Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika pihaknya jika dimintai keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumat, 14 Juni 2019
-
Seluruh porsenel ini nantinya akan ditempatkan di setiap mako-mako, terutama di KPU, Bawaslu.
Kamis, 13 Juni 2019
-
Menurutnya, ucapan terima kasih tak terhingga kepada pengawas pemilu adhoc melalui pihak keluarga pun telah disampaikan
Kamis, 30 Mei 2019
-
"Bawaslu sebagai pihak terkait memerikan keterangan, Insyallah kita siap untuk personil dan dokumennya," terangnya, Rabu (29/05/2019).
Rabu, 29 Mei 2019
-
Bawaslu Kalbar melalui sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu memutuskan jika laporan DPD Partai Demokrat Kalbar
Minggu, 26 Mei 2019
-
Bawaslu memerintahkan KPU Sanggau untuk memberikan sanksi dengan tidak menjadikan PPK Meliau sebagai penyelenggara Pemilu.
Sabtu, 25 Mei 2019
-
Walaupun begitu, ia menerangkan tetap menghargai putusan yang ada dengan tetap menempuh jalur hukum lain.
Rabu, 22 Mei 2019
-
"Menyatakan MR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme persyaratan Calon Anggota DPRD,"
Rabu, 22 Mei 2019
-
Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menyayangkan jika ada pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemilu.
Selasa, 21 Mei 2019
-
Menurut saya hal ini masih bisa dilakukan sepanjang KPU secara berjenjang belum menetapkan hasil pemilu
Senin, 20 Mei 2019
-
Majelis Sidang ini juga menerangkan, jika pihaknya mengidentifikasi uraian dugaan pelanggaran.
Senin, 20 Mei 2019
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved