Bawaslu Kalbar Belum Terima Salinan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu di Landak
"Kami belum menerima salinan putusan sidang administratif pemilu tersebut," kata Faisal Riza, Selasa (18/06/2019).
Bawaslu Kalbar Belum Terima Salinan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu di Landak
PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya belum menerima salinan putusan pelanggaran administratif pemilu di Landak.
"Kami belum menerima salinan putusan sidang administratif pemilu tersebut," katanya, Selasa (18/06/2019).
Seperti yang diketahui, Bawaslu RI menggelar sidang putusan pelanggaran administratif pemilu untuk empat laporan yang satu diantaranya dari Kalbar.
Laporan untuk Kalbar bernomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00)V/2009 dengan pelapor Harli dan terlapor 30 PPK Kabupaten Landak, Kalbar.
Adapun majelis dalam sidang putusan pelanggaran administratif pemilu ini ialah Fritz Edward Siregar dan dipimpin Ratna Dewi Pettalolo.
Baca: Kuasa Hukum PPK di Landak Nilai Putusan Bawaslu RI Kabur
Baca: Bawaslu RI Putuskan PPK di Landak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Dalam Perkara nomor 13/LP/PL/ ADM/00.00/V/2019 yang disiarkan secara streaming oleh Bawaslu RI melalui https://t.co/hPKz2QPEJq Bawaslu diketahui mengadili dan menetapkan :
- Menyatakan PPK 6 Kecamatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat kecamatan.
- Memerintahkan PPK 6 kecamatan untuk melakukan Perbaikan DAA1 DPR sesuai C1 Plano DPR sepanjang berkaitan dengan PDI rjuangan.
- Memerintahkan kepada KPU RI untuk Menindaklanjuti Hasil Perbaikan DAA1 DPR untuk 6 kecamatan dimaksud
