Pasca Pemilu, Bawaslu Kalbar Tangani 5 Kasus Administrasi

Faisal Riza menerangkan jika pasca pemilu 2019 pihaknya menangani 5 kasus pelanggaran administrasi

Pasca Pemilu, Bawaslu Kalbar Tangani 5 Kasus Administrasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza . 

Pasca Pemilu, Bawaslu Kalbar Tangani 5 Kasus Administrasi

PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika pasca pemilu 2019 pihaknya menangani 5 kasus pelanggaran administrasi.

"Kalau di Bawaslu Provinsi Kalbar untuk pasca pemungutan suara ada lima kasus terdiri dari hasil rekapitulasi tiga kasus dan dua kasus lainnya terkait pencalonan," terangnya, Minggu (16/05/2019).

Dari lima kasus itu, lanjutnya, ada empat kasus yang diputuskan untuk tidak terbukti pelanggaran administrasi dan ada satu kasus yang terbukti pelanggaran administrasi yakni kasus ijazah di Mempawah.

"Yang terbukti kasus di Mempawah terkait caleg Hanura, semenata itu untuk Golkar sendiri kasusnya kita melihat dalam putusan kita ada kesalahan formil, jadi yang tergugat mestinya bukan si caleg tersebut karena tidak punya kewenangan untuk proses seleksi, makanya dalam putusan kita nyatakan tidak layak diperiksa dalam sidang administrasi. Sementara tiga kasus terkait rekapitulai lainnya di Landak, Sanggau dan Sekadau," bebernya.

Baca: ZODIAK Hari Ini Minggu 16 Juni 2019, Buka Matamu Gemini, Pisces Berhati-hatilah dengan Tipu Muslihat

Baca: Jennie BLACKPINK Belum Tersaingi di Puncak, Deretan Member Girlband Terpopuler Juni Ini Diumumkan

Baca: TERPOPULER - Jadwal Copa America 2019, Citra Monica Angkat Suara, hingga Unggahan Lisa BLACKPINK

Lebih lanjut, dijelaskannya untuk pelaporan pelanggaran administrasi basisnya adalah ketika ditemukan tujuh hari

"Jadi kalau misalnya ada orang lapor dugaan ijazah palsu, kan ada pelanggaran administrasi saat pencalonan, jadi pelaporan itu tujuh hari sebelum temuan dilaporkan ke Bawaslu, misalnya dalam proses rekap, tujuh hari setelah rekapitulasi orang sudah tau dan menganggap itu diketahui jadi tidak mungkin lagi untuk soal rekap, tapi kalau misalnya ada pelanggaran ijazah palsu karena ada dapat dokumen yang baru menyatakan palsu, sepanjang tujuh hari diketahui masih bisa diproses," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved