Pemilu 2019

Bawaslu Putuskan Laporan Demokrat Atas Dugaan Kecurangan di Dapil II Kalbar DPR RI Tak Terbukti

Bawaslu Kalbar melalui sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu memutuskan jika laporan DPD Partai Demokrat Kalbar

Bawaslu Putuskan Laporan Demokrat Atas Dugaan Kecurangan di Dapil II Kalbar DPR RI Tak Terbukti
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Bawaslu Kalbar saat pembacaan putusan di sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu atas laporan DPD Partai Demokrat Kalbar yang menduga adanya kecurangan dalam hal ini peningkatan suara salah seorang caleg didalam parpol di Dapil II Kalbar DPR RI. 

Bawaslu Putuskan Laporan Demokrat Atas Dugaan Kecurangan di Dapil II Kalbar DPR RI Tak Terbukti

PONTIANAK - Bawaslu Kalbar melalui sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu memutuskan jika laporan DPD Partai Demokrat Kalbar atas dugaan kecurangan dalam hal ini peningkatan suara salah seorang caleg didalam parpol di Dapil II Kalbar DPR RI tidak terbukti.

Laporan dugaan pelanggaran admnistratif pemilu tersebut bernomor registrasi 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 yang dilaporkan DPD Partai Demokrat Kalbar dan terlapor PPK Meliau Sanggau.

Setelah beberapa kali melalui mekanisme sidang akhirnya putusan dibacakan pada Jumat (24/05/2019).

Adapun majelis dalam sidang ini adalah Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah dan Komisioner Bawaslu lainnya, Mohammad.

Baca: Honda Bikers Sholeh Menginspirasi Semarak Ramadhan

Baca: Kelompok Studi Ekonomi Islam IAIN Pontianak Gelar Kegiatan Serambi

Baca: Komunitas RSP Kuala Secapa Miliki Potensi dari Anak Muda Mempawah

Menurut majelis sidang, Mohammad dalam pembacaan putusan di sidang, Dasar hukumnya ialah UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

"Bahwa putusan Bawaslu Kalbar dengan nomor 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 telah diputusan pada rapat permusyawaratan majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kalbar dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019," katanya.

Maka dari itu, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah melanjutkan bahwa Bawaslu Kalbar membuat putusan (amar putusan).

"Menyatakan laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu terhadap perubahan formulir dari C-1 ke DAA-1," tuturnya.

"Menyatakan terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidak menyerahkan seluruh formulir model DAA1-DPR kepada saksi dan PPK sesuai ketentuan perundang-undangan," timpalnya.

"Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk memberikan sanksi dengan tidak menjadikan PPK Meliau Kecamatan Sanggau sebagai penyelenggara pemilu berikutnya," tukasnya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved