TAG
Mahkamah Konstitusi
-
Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang dengan cara menghapus beberapa angka nol di belakang nominal rupiah
Sabtu, 8 November 2025
-
(Bawaslu) memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administratif dalam Pilkada, bukan sekadar memberikan rekomendasi kepada KPU
Kamis, 31 Juli 2025
-
Perubahan ini mengakhiri praktik pemilu serentak yang diberlakukan sejak 2019, ketika warga harus mencoblos lima surat suara dalam satu hari
Senin, 30 Juni 2025
-
"Setuju dengan putusan MK, karena jadi solusi soal banyaknya yang dipilih dalam sekali pemilu, ditambah dengan Pilkada serentak,"katanya, Minggu 29 Ju
Senin, 30 Juni 2025
-
Mengingat lanjut Robby, selama ini apabila sistemnya belum di rubah maka pemilu itu sangat rumit, jadi kalau sistem pencoblosan itu belum dirubah maka
Senin, 30 Juni 2025
-
Rifqinizamy Karsayuda menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional dan daerah.
Senin, 30 Juni 2025
-
Berikut alasan Mahkamah Konstitusi (MK) resmu memutuskan untuk memisahkan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029.
Minggu, 29 Juni 2025
-
Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai 2029 pemilu pemilihan Presiden, DPR dan DPD dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah, DPRD Provinsi Kabupaten
Kamis, 26 Juni 2025
-
Hasil resmi putusan MK menyatakan sekolah swasta tanpa memungut biaya namun Mendikdasmen sebut aturan gratis itu bahasa media.
Rabu, 25 Juni 2025
-
Simak aturan baru sekolah swasta resmi tanpa dipungut biaya alias gratis lengkap pernyataan Mendikdasmen dan Putusan MK.
Rabu, 4 Juni 2025
-
Kita berharap keputusan MK yang bersifat final dan mengikat ini dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Pendidikan.
Jumat, 30 Mei 2025
-
Apabila ini dibebankan lagi kepada APBD daerah baik Kabupaten maupun Kota ini sungguh memberatkan
Jumat, 30 Mei 2025
-
Menurutnya, secara prinsip keputusan MK merupakan langkah maju dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Jumat, 30 Mei 2025
-
Informasi dari Kementrian masih dalam tahap pembahasan, karena harus mengubah UU pendidikan nasional dulu baru bisa diimplementasikan.
Jumat, 30 Mei 2025
-
Menurut Figo, putusan MK tersebut belum dapat dijalankan karena harus lebih dahulu dibuat regulasi turunan untuk aturan teknisnya.
Kamis, 29 Mei 2025
-
Ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan dari sistem pendukung (support system) yang kuat, terutama dari sisi regulasi.
Kamis, 29 Mei 2025
-
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang gugatan hasil Pilkada Barito Utara 2024 pada Rabu 14 Mei 2025.
Rabu, 14 Mei 2025
-
Putusan yang dibacakan berlaku bagi sengketa Pilkada yang berlanjut ke tahap pembuktian.
Selasa, 25 Februari 2025
-
Dari 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 provinsi (Gubernur-Wakil Gubernur), 364 kabupaten (Bupati-Wakil Bupati), dan 84 kota (Wali Kota-Wakil Wali)
Kamis, 20 Februari 2025
-
Sebanyak 6 kepala daerah di Kalimantan Utara resmi bakal dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Rabu, 19 Februari 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved