Kemenkumham Kalbar Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham No. 17 Tahun 2022
Topik yang diangkat mencakup peran harmonisasi regulasi, pemetaan kebijakan efektif, hingga kontribusi akademisi dalam mendukung reformasi hukum.
Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Try Juliansyah
Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan instansi lain, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Sebanyak 600 peserta telah melakukan registrasi, dengan kapasitas maksimal platform Zoom mencapai 1.000 partisipan.
Selama sesi diskusi, 500 peserta aktif hadir secara daring melalui Zoom, mencerminkan antusiasme tinggi terhadap tema dan materi yang disampaikan.
Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan mendorong implementasi strategi kebijakan hukum dan HAM secara lebih efektif di seluruh Indonesia. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Kemenkumham Kalimantan Barat
Diskusi
Implementasi
Kota Pontianak
Muhammad Tito Andrianto
Kalimantan Barat
| KATA Pemprov Kalbar soal Penetapan UMP 2026, Tidak Jadi Diumumkan 21 November 2025? |
|
|---|
| BESARAN UMP Kalbar 2026 Jika Naik 10 Persen dari Tahun 2025 Lengkap Perbandingan UMP se-Indonesia |
|
|---|
| DAFTAR Tren Kenaikan UMP Kalbar 5 Tahun Terakhir Lengkap Prediksi Besaran UMP Kalbar 2026! |
|
|---|
| Pemprov Kalbar Masih Tunggu Regulasi Terbaru Terkait Penetapan UMP 2026 |
|
|---|
| Disnaker Pontianak Sebut Belum Ada Pertemuan Bahas UMK 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Kebijakan-291024-KEMEN.jpg)