Pemprov Kalbar Masih Tunggu Regulasi Terbaru Terkait Penetapan UMP 2026

Ringkasan Berita:

• Hermanus, menyampaikan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 belum diumumkan. 
• Ia menyampaikan ada pergeseran jadwal penetapan yang seharusnya dijadwalkan pada 21 November 2025. Jadwal ini mundur dikarenakan ada beberapa hal. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Kalimantan Barat adalah Drs. Hermanus, menyampaikan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 belum diumumkan. 

Ia menyampaikan ada pergeseran jadwal penetapan yang seharusnya dijadwalkan pada 21 November 2025. Jadwal ini mundur dikarenakan ada beberapa hal. 

Diantaranya, Pemprov masih menunggu   penetapan PP  Perubahan kedua dari PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Menaker terkait Penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan. 

“Belum (diumumkan) kita masih menunggu   penetapan PP  Perubahan kedua dari PP No. 36 tahun 2021 ttg Pengupahan dan Surat Menaker terkait Penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan kemungkinan besar ada pergeseran jadwal penetapan yang seharusnya 21 November 2025,”ujarnya kepasa Tribun Pontianak, pada Jumat 14 November 2025.

Baca juga: Disnaker Pontianak Sebut Belum Ada Pertemuan Bahas UMK 2026

Sehingga dalam hal penetapan UMP Tahun 2026, Pemprov masih menunggu regulasi pengupahan, yang masih dalam proses di tingkat pusat. Yang mana , untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 ini menggunakan regulasi terbaru. 

“Jadi saat ini kami lagi proses menunggu surat edaran menteri ketenagakerjaan dan penetapan regulasi pengupahan,”pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!