Bawaslu Kalbar

Index A-Z

Bawaslu Sekadau Pastikan Akan Lakukan Investigasi Terhadap Semua Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

Terkait informasi yang kami terima saat ini, perlu kami investigasi dahulu apa sebenarnya peristiwa di lapangan.

Rabu, 4 November 2020
Faisal Riza: Satu ASN dan Dua Kades di Ketapang Langgar Netralitas Pilkada 2020

Bentuk pelanggarannya, mereka (ASN dan Kades, red) mendukung, menunjukan gesture dukungan terhadap paslon tertentu

Selasa, 3 November 2020
Bawaslu Merasa Terbantu Jika Banyak yang Mendaftar Jadi Pemantau Pemilu

Di dalam UU 7/2017 jelas diatur bahwa kewenangan untuk memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau adalah Bawaslu.

Selasa, 27 Oktober 2020
JPPR Kalbar Dukung Sanksi Tegas ASN Berpolitik Praktis

Maka dari itu, ia berharap peran serta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pilkada dan ketidaknetralan ASN.

Kamis, 22 Oktober 2020
Bawaslu Temukan ASN di Kalbar Tak Netral, Satu Dapat Sanksi Disiplin KASN

Kita sekarang yang awasi juga akun non resmi, trendnya banyak ASN melakukan kampanye berpihakan,

Kamis, 22 Oktober 2020
Bawaslu Kalbar Ungkap Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Mendominasi Saat Tahapan Kampanye

Pelanggaran tersebut umumnya ditemukan saat para calon kepala daerah melakukan metode kampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas.

Selasa, 20 Oktober 2020
Bawaslu Minta Reses Tak Jadi Ajang Kampanye

Begitu juga untuk DPR RI. Selain dari pencegahan dengan imbauan, kita juga menanyakan surat cuti yang bersangkutan ketika ikut berkampanye

Senin, 19 Oktober 2020
Bawaslu Bengkayang Ajak Masyarakat Gabung Jadi Pengawas TPS

Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bengkayang akan merekrut Pengawas TPS sesuai dengan banyaknya TPS di kecamatan tersebut.

Rabu, 7 Oktober 2020
Pengawas TPS Pilkada 2020 Akan di Rapid Test, Berikut Jumlah Pengawas TPS Tujuh Kabupaten

Setelah terpilih dan dilantik baru rapid test, kalau pada saat daftar cuma pernyataan siap di rapid jika terpilih,

Rabu, 7 Oktober 2020
Bawaslu Rekrut Pengawas TPS, Segini Gajinya Per Bulan

masa kerja PTPS ialah selama satu bulan, terdiri dari 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan.

Rabu, 7 Oktober 2020
Bawaslu Hentikan Kasus Bansos Berstiker Petahana di Sambas, Berikut Penjelasan Faisal Riza

Berdasarkan hasil pembahasan oleh Gakumdu, tidak memenuhi unsur dalam hal ini unsur materilnya

Senin, 5 Oktober 2020
Bawaslu Belum Temukan Pelanggaran Masa Kampanye di Kapuas Hulu

Belum ada temuan pelanggaran, tapi kami tetap menghimbau kepada Paslon tetap melaksanakan masa kampanye sesuai aturan yang berlaku.

Rabu, 30 September 2020
Iklan Paslon Dilarang Cantumkan Foto Presiden dan Wakil Presiden

Diungkapkan Ketua Bawaslu Kalbar dua periode ini, tentu ada aturan yang mengatur untuk pengiklanan nantinya.

Jumat, 25 September 2020
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Diminta Menahan Diri untuk Tak Curi Start Kampanye

Menahan diri yang dimaksud oleh mantan Ketua KPID Kalbar ini ialah menahan diri untuk berkampanye sesuai dengan waktu dan tahapan yang ditetapkan.

Kamis, 24 September 2020
Indeks Kerawanan Pilkada di Launching, Ini Arahan Bawaslu Provinsi

Untuk diketahui, Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan Kampanye terutama di masa pandemi C

Selasa, 22 September 2020
Kasus Sticker Petahana di Bansos, JaDI Kalbar : Harus Dijelaskan Kepada Publik

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh oknum tersebut ingin merusak citra bupati yang merupakan kader PKS dan kini kembali maju Pilkada 2020.

Senin, 21 September 2020
Bawaslu Dalami Dugaan Penyerahan Bansos dengan Sticker Petahana di Sambas

Kita berharap mendapatkan laporan secara resmi oleh pihak atau masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut

Minggu, 20 September 2020
Bawaslu Jamin Identitas Masyarakat yang Melapor

Satu diantaranya ialah terkait dengan potensi para calon bupati atau wakil bupati nantinya melaksanakan kampanye di rumah ibadah maupun tempat pendidi

Selasa, 15 September 2020
Bawaslu Minta KPU Tuntaskan Penanganan Pemilih di Perbatasan Ketapang

Selain itu, meminta KPU mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat dan sudah di coklit namun namanya tidak tercantum di DPS yang sudah di tetapkan.

Selasa, 15 September 2020
Gunakan Tempat Ibadah untuk Kampanye Ada Ancaman Pidana dan Denda

Bukan hanya tempat ibadah, Mantan Ketua KPID Kalbar ini mengatakan jika penggunaan tempat pendidikan juga dilarang.

Selasa, 15 September 2020

⟪⟨2 3 4 5 6 7 8 ⟩⟫

Berita Terkini

Viral Kabar Penemuan Jenazah di Lingkungan Sekolah, Polres Sanggau Pastikan Hoaks

2 menit lalu

Tes Kompetensi Akademik Matematika Kelas 6 SD 2026 Lengkap 50 Soal dan Kunci Jawaban TKA MTK Kelas 6

4 menit lalu

Kapolres Singkawang Kunjungan Kerja Polsek Singkawang Tengah, Dorong Persinel Beri Pelayanan Terbaik

15 menit lalu

Mobil AWC Polres Melawi Padamkan Kebakaran Lahan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh–Kota Baru Km 13

17 menit lalu

Kecelakan Beruntun di Jalan Trans Kalimantan, Polisi: Satu Meninggal Dunia, 3 Korban Dirawat

17 menit lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Bawaslu Kalbar

Terkait informasi yang kami terima saat ini, perlu kami investigasi dahulu apa sebenarnya peristiwa di lapangan.

Bentuk pelanggarannya, mereka (ASN dan Kades, red) mendukung, menunjukan gesture dukungan terhadap paslon tertentu

Di dalam UU 7/2017 jelas diatur bahwa kewenangan untuk memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau adalah Bawaslu.

Maka dari itu, ia berharap peran serta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pilkada dan ketidaknetralan ASN.

Kita sekarang yang awasi juga akun non resmi, trendnya banyak ASN melakukan kampanye berpihakan,

Pelanggaran tersebut umumnya ditemukan saat para calon kepala daerah melakukan metode kampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas.

Begitu juga untuk DPR RI. Selain dari pencegahan dengan imbauan, kita juga menanyakan surat cuti yang bersangkutan ketika ikut berkampanye

Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bengkayang akan merekrut Pengawas TPS sesuai dengan banyaknya TPS di kecamatan tersebut.

Setelah terpilih dan dilantik baru rapid test, kalau pada saat daftar cuma pernyataan siap di rapid jika terpilih,

masa kerja PTPS ialah selama satu bulan, terdiri dari 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan.

Berdasarkan hasil pembahasan oleh Gakumdu, tidak memenuhi unsur dalam hal ini unsur materilnya

Belum ada temuan pelanggaran, tapi kami tetap menghimbau kepada Paslon tetap melaksanakan masa kampanye sesuai aturan yang berlaku.

Diungkapkan Ketua Bawaslu Kalbar dua periode ini, tentu ada aturan yang mengatur untuk pengiklanan nantinya.

Menahan diri yang dimaksud oleh mantan Ketua KPID Kalbar ini ialah menahan diri untuk berkampanye sesuai dengan waktu dan tahapan yang ditetapkan.

Untuk diketahui, Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan Kampanye terutama di masa pandemi C

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh oknum tersebut ingin merusak citra bupati yang merupakan kader PKS dan kini kembali maju Pilkada 2020.

Kita berharap mendapatkan laporan secara resmi oleh pihak atau masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut

Satu diantaranya ialah terkait dengan potensi para calon bupati atau wakil bupati nantinya melaksanakan kampanye di rumah ibadah maupun tempat pendidi

Selain itu, meminta KPU mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat dan sudah di coklit namun namanya tidak tercantum di DPS yang sudah di tetapkan.

Bukan hanya tempat ibadah, Mantan Ketua KPID Kalbar ini mengatakan jika penggunaan tempat pendidikan juga dilarang.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved