Breaking News:

Kasus Sticker Petahana di Bansos, JaDI Kalbar : Harus Dijelaskan Kepada Publik

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh oknum tersebut ingin merusak citra bupati yang merupakan kader PKS dan kini kembali maju Pilkada 2020.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu di antara pegiat demokrasi Kalbar, Umi Rifdiawaty yang merupakan Presedium JaDI Kalbar menilai dugaan  kasus penyerahan Bansos oleh pemerintah yang disertai tempelan atau sticker bakal calon dari petahana yang terjadi di Sambas harus diperjelas oleh Bawaslu.

"Peristiwa ini harus diperjelas, agar tidak ada tafsir yang berkembang dimasyarakat yang akan berdampak pada menguntungkan atau merugikan pihak tertentu," katanya, Senin (21/09/2020)

Semua pihak, lanjut dia, mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi lokal yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk berlangsung secara free and fair. 

"Penyelenggara pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten harus segera melakukan penelusuran atas kronologi peristiwa tersebut dan memberikan penjelasan kepada publik. 

Apakah ada unsur pelanggaran atau tidak, jika terjadi pelanggaran maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," timpalnya.

Bawaslu Dalami Dugaan Penyerahan Bansos dengan Sticker Petahana di Sambas

Di sisi lain, kata Umi, pemerintah daerah juga dianggap penting untuk segera melakukan klarifikasi. 

Karena secara langsung atau tidak langsung peristiwa ini dapat diduga mengarah pada keterlibatan pemerintah daerah mengingat dalam paket yang dibagikan tersebut memuat gambar Bapaslon yang saat ini adalah petahana. 

Ia pun menyarankan bagi Bapaslon yang dalam waktu dekat akan menjadi Paslon dan mendapatkan nomor urut ada baiknya melakukan strategi pemenangan yang lebih efektif, edukatif dan santun. 

Termasuk, lanjut mantan Komisioner KPU Provinsi Kalbar ini, tim pemenangan paslon juga harus memahami bahan apa saja yang diatur dan dibolehkan untuk diberikan kepada pendukung selama masa kampanye.

 Demikian juga masyarakat sebagai pemilih.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved