Tak Mau Andalkan BPS, Wabup Ronny Minta Data Rill Warga Miskin dari Desa

Ringkasan Berita:

• Florensius Ronny menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang di bawah kepemimpinan Bala–Ronny tidak ingin hanya mengandalkan data statistik semata.
• Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan warga Sintang hidup di bawah garis kemiskinan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Kabupaten Sintang untuk segera mengumpulkan data riil masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Data tersebut diharapkan benar-benar bersumber dari desa agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Florensius Ronny menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang di bawah kepemimpinan Bala–Ronny tidak ingin hanya mengandalkan data statistik semata.

“Kalau mau download data, sebenarnya ada di BPS. Angkanya sekitar 7 sampai 8 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sintang. Tapi yang kita mau adalah data real dari seluruh desa: berapa jumlahnya dan apa penyebab mereka hidup di bawah garis kemiskinan,” jelas Ronny.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan warga Sintang hidup di bawah garis kemiskinan. 

• Bupati Sintang Dukung Penuh Polres Tertibkan Balap Liar: Demi Keselamatan, Bukan Kebencian

Di antaranya adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja, warga yang mengalami penyakit berat atau kronis seperti TBC, pasca-stroke, hipertensi berat, dan diabetes, sehingga kehilangan kemampuan untuk mencari penghasilan.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kondisi sosial seperti janda atau duda dengan jumlah anak yang banyak juga menjadi penyebab penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup.

“Data orang-orang seperti inilah yang harus diprioritaskan untuk dicari. Saya mau tidak ada masyarakat yang hidup seperti ini tetapi tidak mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya Pemda Sintang,” tegasnya.

Florensius Ronny menegaskan bahwa warga yang masuk kategori tersebut harus mendapatkan bantuan pemerintah, baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan lain yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang.

Ia juga mengungkapkan pengalaman pribadinya saat masa kampanye legislatif dan Pilkada, di mana masih ditemukan ketimpangan penyaluran bantuan sosial.

“Saya menemukan kasus, ada warga yang mendapatkan bantuan, tetapi di sebelah rumahnya ada keluarga yang rumahnya sudah reot, orang tuanya SDM rendah, anaknya penyandang disabilitas, tetapi tidak mendapat bantuan. Data seperti inilah yang harus segera dibenahi,” ungkap Ronny.

Wabup Sintang menargetkan data warga miskin berbasis desa sudah tersedia pada April 2026, sehingga pada rapat koordinasi berikutnya pemerintah daerah sudah dapat merumuskan solusi konkret untuk membantu masyarakat tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Kabupaten Sintang, masyarakat yang tergolong hidup di bawah garis kemiskinan memiliki penghasilan di bawah Rp700 ribu per bulan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!