Serba-serbi May Day 2024 di Kalbar, Buruh Sambas Gelar Aksi Damai hingga 10 Resolusi ke Pemerintah

3. Perbaiki Sistem Pengupahan di Indonesia/ Tolak Politik Upah Murah 

4. Cabut UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Keuangan (UU P2SK) 

5. Dana JHT Milik buruh/Pekerja Bukan Milik Negara oleh karena itu Negara wajib Menjaga amanah dari buruh/Pekerja tersebut sebagai Wali amanah. 

6. Revisi PP 35 Tahun 2021, tentang PKWT, Alih daya, Hubungan Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK). 

7. Libatkan Serikat buruh/Pekerja dan Organisasi Pengusaha APINDO/GAPKI ( Pengawasan Secara Tripartit) dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan agar Tupoksi Wasnaker dapat lebih efektif dan adanya ketransparansian dalam pengawasan bersama, dalam rangka Pembinaan dan Penindakan Pelanggaran Ketenagakerjaan bagi Perusahaan yang membandel dan tidak memberikan hak normatif dan kesejahteraan kepada pekerja/buruhnya. 

8. Segera wujudkan Pergub Pelaksanaan Perda Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2019 yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar sejak 4 tahun yang lalu. 

9. Pemerintah Wajib Menyelenggarakan/Memberikan Pendidikan formal bagi anak Pekerja/buruh sampai Tingkat Perguruan Tinggi dan memberikan Pelatihan/ Skill dan Sertifikasi bagi pekerja/buruh Kalbar dalam rangka peningkatan Kualitas SDM menghadapi era Revolusi 4.0 dan era digitalisasi di Kalimantan Barat. 

10. Kebebasan Berserikat dan Berunding adakah hak asasi oleh karena itu jangan persulit pencatatan SB /SP di disnaker yang mengatas namakan aturan di bawah Undang Undang dan sudah di cabut/ Instruksi dirjen yang sudah Kadarwarsa serta Melihat dan Memperhatikan kondisi PKB (Perjanjian Kerja Bersama/CBA) yang masih sangat sedikit di provinsi Kalbar, maka dari itu Pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ kota Melalui Dinas Tenaga kerja, mewajibkan bagi perusahaan yang sudah 2 kali dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan untuk membuat PKB, dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan dan menjaga Kondusifitas hubungan industrial yang harmonis dan lebih baik di Kalimantan Barat. 

• May Day di Sambas, Aliansi Buruh, Petani dan Mahasiswa Gelar Aksi Damai

Pesan Pj Wali Kota Pontianak di Hari buruh

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut bahwa Hari buruh Internasional adalah momen yang tidak hanya penting untuk mengenang sejarah perjuangan buruh, tetapi juga untuk mengingatkan semua akan pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja.

Seluruh stakeholder kata Ani harus bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman dan sejahtera bagi semua pekerja.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hidup para pekerja, termasuk melalui peningkatan upah yang layak dan pemberian perlindungan terhadap hak-hak mereka.

"Kami mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pengusaha untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja. Mereka adalah tulang punggung kemajuan suatu daerah dan sudah seharusnya kita memberikan penghargaan dan dukungan yang layak kepada buruh," ujarnya, Rabu 1 Mei 2024.

Ani menekankan bahwa peringatan Hari buruh Internasional bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajang untuk menggali masalah-masalah yang masih dihadapi oleh para pekerja agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

Ia pun mengajak semuanya menjadikan momentum ini untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat meningkatkan kondisi para pekerja di Pontianak.

"Kita harus terus berupaya agar hak-hak mereka terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Pekerja adalah aset berharga bagi pembangunan Kota Pontianak. Kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian utama kita agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif," ujarnya. (MASKAR/MAM/FER)

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini