AlPeKaJe Minta Pemerintah dan Publik Beri Tempat Kelompok Rentan

Wakil Ketua AlPeKaje, Laili Khainur, menekankan pentingnya upaya Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Penulis: Stefanus Akim | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
ketua AlPeKaJe, Norberta Yati Lantok. 

Pengawas AlPeKaJe Kalimantan Tengah, Mastuati Saha, mengingatkan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi perempuan terkait hal ini.

Adanya pendidikan dan pelatihan itu akan membuat kaum perempuan semakin menyadari hak-haknya. Juga mengetahui kerentanan yang ada, sehingga sanggup memperkuat diri jika merasaakan dijadikan target kekerasan.

AlPeKaJe turut menyoroti proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur berpotensi menciptakan kerusakan iklim serta peminggiran kelompok rentan tersebut.

Untuk kerusakan iklim, gejalanya sudah tampak dengan pembukaan hutan untuk keperluan infrastruktur IKN.

Salah satu pemberitaan juga menyatakan Satelit NASA memperlihatkan perbandingan foto lokasi IKN pada ApriL 2022 yang tutupan hutan masih tampak dalam hamparan hijau.

Sementara pada Februari 2024, area itu terlihat sebagai "tanah telah tersingkap untuk membangun infrastruktur jalan yang membelah hutan Kalimantan."

Sementara di sisi lain IKN akan menjadi kota metropolitan yang "hijau dan dapat dilalui dengan berjalan kaki", didukung oleh energi terbarukan, dengan 75 persen dari kota yang tersisa adalah hutan.

Norberta Yati mengulas, perubahan iklim yang memberi dampak pada ketahanan pangan, berpengaruh langsung dengan perempuan.

Sebab, kaum perempuan dalam kehidupan sehari-harinya bersinggungan erat dengan pangan untuk memenuhi konsumsi keluarga.

Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal seperti berkebun, bahkan meramu sayuran di hutan.

“Krisis iklim berdampak pada kelangkaan pangan dan harga pangan di pasaran yang tidak akan terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Saat ini saja, orang sudah mengeluhkan harga beras yang mahal,” ujar Norberta Yati.

Sementara itu, anggota Pengurus AlPeKaJe, Julia, menyinggung isu keberlanjutan lingkungan yang memantik kekhawatiran, dengan beberapa kali mengemukanya wacana pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Baca juga: Perpus Pontianak Jadi Percontohan Pada Kegiatan Colombo Plan, Akan Diikuti Berbagai Negara

Di salah satu pemberitaan juga menyatakan Dewan Energi Nasional (DEN) mengkaji proyeksi total kapasitas terpasang PLTN bisa mencapai 70 gigawatt (GW) pada 2060. Potensi wilayah terbanyak ada di Kalimantan Barat.

DEN menerangkan PLTN di Kalimantan Barat akan dibangun di Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang. Mereka menilai, area tersebut dipilih dengan pertimbangan aspek sosial, keamanan, dan geologi.

Julia menyebut, meski menjadi solusi pemenuhan suplai listrik, PLTN masih menjadi momok dengan beberapa kejadian bocornya reaktor nuklir di sejumlah negara.

"Juga, dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah radioaktif yang masih belum menemukan cara terbaik, selain memendamnya di dalam tanah, tetap menjadi ancaman masa depan lingkungan," tutupnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved