AlPeKaJe Minta Pemerintah dan Publik Beri Tempat Kelompok Rentan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemangku kebijakan dan masyarakat umum bisa semakin memberi tempat yang pantas bagi kelompok rentan.

Hal itu ditegaskan Ketua AlPeKaJe, Norberta Yati Lantok dalam memaknai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD), yang diperingati setiap 8 Maret.

Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender (AlPeKaJe) menggedor kesadaran publik mengenai kondisi kelompok rentan yang masih terus terancam dalam kinerja pembangunan.

AlPeKaJe menjelaskan, mereka yang disebut kelompok rentan mencakup kaum perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok gender lain.

“Mereka ini yang akan menerima dampak paling berat dari suatu kinerja pembangunan yang tidak bijaksana. Harus semakin didorong munculnya pelibatan perempuan dalam pegambilan kebijakan,” kata Norberta Yati.

Baca juga: Dosen-dosen dari Fakultas Teknologi UII Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Pontianak

Wakil Ketua AlPeKaje, Laili Khainur, menekankan pentingnya upaya Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Sebab, pembangunan selama ini masih sarat dengan ketimpangan gender secara nilai. Nilai maskulinitas lebih mendominasi ketimbang yang feminimitas.

"Kondisi ini seharusnya dipecahkan dengan adanya keberimbangan dengan tampilnya perempuan untuk mengangkat aspirasi kebutuhan dan hak mereka agar terakomodir," jelasnya.

Kaum perempuan melakoni peran domestik seperti mengasuh dan merawat anggota keluarga, hingga sebagai pelaku ekonomi. Di sinilah pentingnya menekankan inklusi ekonomi perempuan.

“Meskipun sebagai pelaku ekonomi, perempuan lebih terdengar sebagai pencari nafkah tambahan karena suami sebagai kepala keluarga. Namun pada kondisi lain perempuan justru harus berperan sebagai kepala keluarga. Posisi ini menempatkan perempuan sebagai pelaku ekonomi mikro serta sektor informal lainnya,” papar Laili Khainur.

Secara kodrat, perempuan memiliki kebutuhan yang khas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Karena itu, kebutuhan mereka juga sangat khas.

Anggota pengurus AlPeKaJe, Reni Hidjizah, mengungkakan, dalam posisi perempuan yang serba gamang tersebut, mereka memanggul beban berat di pundak.

"Isu kekerasan berbasis gender juga harus tetap menjadi perhatian khusus," urainya.

Sekretaris AlPeKaJe, Herculana Ersinta, mengatakan kasus bermunculan ke permukaan tiada habis-habisnya.

Belum lagi kasus yang tak terungkap dengan alasan tabu, malu, atau alasan sosial, termasuk tidak jelas penyelesaian kasus-kasus.