Strategi Kolaborasi Solusi Pemkot Tuntaskan Sisa Luasan Kumuh Kota Pontianak

Target kita dalam RPJM 2020-2024 kawasan kumuh tidak adalagi. Kita dapat mencapai 0 persen dalam waktu dekat.

Strategi Kolaborasi Solusi Pemkot Tuntaskan Sisa Luasan Kumuh Kota Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Deretan rumah yang berada di tepian Sungai Landak, tepatnya di Gang Semut, Jl Sultan Hamid II, Pontianak, Minggu (10/4) sore. Kawasan tersebut sudah beberapa kali rencananya akan ditutup oleh Pemkot Pontianak, dan warganya akan dipindahkan ke Rusunawa. 

PONTIANAK- Wilayah kumuh di Kota Pontianak yang masih harus ditangani dan menjadi tantangan bersama tinggal 4,41 hektare saja, atau 0,04 persen dari luas Kota Pontianak yang mencapai 107,8 Km persegi.

Pemkot Pontianak pun menargetkan akan mewujudkan Kawasan Tanpa Kumuh pada tahun 2004.

Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari pihak pemerintah, swasta, serta pihak terkait.

Sehingga dengan kolaborasi dan saling bekerjasama lebih cepat menuntaskan kawasan kumuh tersebut.

Satarudin Nilai Pengentasan Kawasan Kumuh Harus Dibarengi Intervensi Sosial

Gang Semut Pontianak Timur Sumbang Kawasan Kumuh Terbesar

Kawasan Kumuh Tinggal 4.41 Hektar, Pemkot Pontianak Optimis Tuntas 2024

"Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan ada keterpaduan antar sektor untuk sama-sama bergerak dan mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman," kata Koordinator Program Kawasan Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Pontianak, Effendi saat lokakarya program Kotaku di Hotel Orchadz Gajahmada, Kamis (14/11/2019).

Ia memaparkan sesuai RPJMN 2015-2019, Direktorat Jendral Cipta Karya berkomitmen mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan untuk menghapus wilayah kumuh perkotaan tersebut.

“Program ini khususnya dilaksanakan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh,” ujarnya.

Lanjut disampaikannya, Program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya membangun flatform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh tersebut.

Program Kotaku, menempatkan pemerintah daerah sebagai nahkoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta pemerintah pusat hanya mendampingi.

"Program Kotaku tidak hanya melaksanakan kegiatan skala lingkungan, tapi melaksanakan pula kegiatan skala kawasan," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved