Gang Semut Pontianak Timur Sumbang Kawasan Kumuh Terbesar
Pemkot Pontianak sudah punya program membangun rusunawa, saat ini masih menunggu penyelesaian tanahnya.
Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
PONTIANAK - Sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh tak terlepas dari bangunan yang tidak layak huni, semraut dan tidak tertata.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Fuadi Yusla menjelaskan saat ini masih ada pekerjaan untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Saat ini kawasan kumuh di Kota Pontianak tinggal 4,41 hektar.
• Kawasan Kumuh Tinggal 4.41 Hektar, Pemkot Pontianak Optimis Tuntas 2024
• Kepala Bappeda Pontianak, Amirullah: Kawasan Kumuh Tinggal 4,41 Hektar
• Target 2021 Pontianak Bebas Kumuh, Kerjasama Intervensi Pusat, Rp 2 M untuk Bedah Rumah
Satu titik yang paling luas menjadi kawasan kumuh adalah Gang Semut Pontianak Timur.
"Gang sumut itu termasuk liar dan kumuh. Itu 1,7 hektar," ucap Fuadi Yusla saat diwawancarai di Hotel Orchadz Gajahmada dalam acara lokakarya program KOTAKU, Kamis (14/11/2019).
"Kemudian ada beberapa lokasi, 6 atau 7 lokasi termasuk di Jalan Kartini itu ada nol koma sekian dan di Beliung pingir sungai juga ada beberapa tetapi kecil hanya 0, koma. Yang besar ada di sumut itu 1 hektar lebih," sambungnya.
Untuk mengentaskan kawasan kumuh di Gang Semut, dimana saat ini adalah titik terluas.
Pemkot Pontianak sudah punya program membangun rusunawa, saat ini masih menunggu penyelesaian tanahnya.
"Jadi Satu hektar lebih itu kawasan Gang Semut, masyarakat yang berdomolisili disana kita tawarkan untuk menempati Rusunawa."
"Saya yakin mereka mau, karena rusunawa itu sekarang sudah bagus tipe 36 dan layak. Nanti mereka akan di kenakan retribusi tiap bulan bayar iuran," tambahnya.
Lahan Gang Semut dijelaskannya adalah lahan HGB milik sebuah perusahaaan.
Saat ini HGB nya telah selesai, Fuadi menyebutkan pihaknya tengah mengurus dan mudahan nanti lahan itu bisa diambil alih Pemkot Pontianak.
"Akan kita urus dan mudah mudahan bisa jadi milik Pemkot dan bisa kita bikin rusun,"ujarnya.
Kemudian ia memaparkan saat ini rumah tidak layak huni terdata 888 unit yang tersebar di beberapa kelurahan.
Untuk mempercepat pengentasan kawasam kumuh intervensi pada rumah tidak layak huni terus dilakukan.
