Karolin: APBDes Tahun 2020 Harus Selesai Sebelum 31 Desember 2019

Untuk narasumber yakni Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Karolin: APBDes Tahun 2020 Harus Selesai Sebelum 31 Desember 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ALFON PARDOSI
Bupati Karolin saat beri paparan di Bimtek APBDes Kabupaten Landak 

Karolin: APBDes Tahun 2020 Harus Selesai Sebelum 31 Desember 2019

LANDAK - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Senin (4/11/2019) pagi.

Acara Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.

Untuk narasumber yakni Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Hadir juga pada kesempatan tersebut para OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan Ngabang, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak.

Seluruh Camat dan Tim Verifikasi Kecamatan se Kabupaten Landak, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAP3MD) Kabupaten Landak, Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Se Kabupaten Landak.

Ketua panitia Agustina Titin SHut menyampaikan, diadakannya kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020.

Baca: UPDATE! Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein Ditahan di Rutan Kelas II Pontianak

"Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, patisipatif, tertib dan disiplin anggaran," ujar Agustina Titin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adanya peran desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa berharap agar pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri.

Halaman
123
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved