Bantu Atasi Persoalan Kelistrikan Kalbar, Gubernur Minta Peran Serta AKLI
Midji berharap, selesai ia menjabat Gubenrnur Kalbar nanti, semua desa dapat menikmati aliran listrik.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri/Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengharapkan peran Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) untuk mampu membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang terjadi di Kalbar.
Hal ini disampaikan gubernur saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) AKLI Kalbar ke 11 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (9/10/2019).
Pada kesempatan itu, Midji menjabarkan kondisi kelistrikan Kalbar secara utuh saat ini. Midji menggaharapkan Musda AKLI kali ini dapat merumuskan program-program yang mendukung pemerintahan dalam membangun dan mengatasi persoalan listrik secara umum.
Menurut Midji, ketersambungan listrik pada desa-desa juga mendorong program Desa Mandiri yang dicita-citakan. Namun saat ini, kata dia, masih ada sekitar 400an desa, dari 2.031 desa yang ada di Kalbar yang belum teraliri listrik.
"Tak banyak lagi desa yang tidak teraliri listrik, kalau proyek tahun ini dilaksanakan tuntas sekitar 60an desa, maka tinggal 300-an desa lagi yang harus dikejar," ucap Sutarmidji dalam sambutannya.
Selanjutnya pada tahun 2020, Pemprov Kalbar mendorong sekitar 40 desa yang akan masuk aliran listrik. Midji berharap, selesai ia menjabat Gubenrnur Kalbar nanti, semua desa dapat menikmati aliran listrik.
"Namun tidak semua desa ini dapat teraliri jaringan listrik PLN. Pasalnya ada 180an desa yang kondisi demografinya di bukit-bukit, lembah , dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin dilayani secara konvensional oleh PLN," tuturnya.
Baca: Baksos HUT Ke 74 TNI, Penyuluhan BKKBN hingga Pasang Implan Gratis
Baca: Rosalina Ajak Kurangi Sampah Plastik, Khawatir Dimakan Ikan-ikan Kecil
Untuk pemenuhan kebutuhan listrik pada desa-desa yang tidak mungkin dilayani PLN secara konvensional tersebut, Midji menegaskan harus menggunakan solar sel, ini yang akan ia giatkan ke depan. Kemudian untuk sambungan pada rumah masyarakat, ia menjelaskan tahun ini sektor pertambangan mengeluarkan CSR 8.600 pemasangan listrik gratis bagi warga di Kalbar.
"Saya minta semuanya harus terserap. Kita kemarin juga menganggarkan 2.000 sambungan dan kita jadikan cadangan dulu. Biarkan serap pemasangan dari CSR pertambangan itu," tegasnya.
Untuk penyediaan listrik pada masyarakat, tentunya PLN harus mampu menyediakan dayanya. Midji berharap kedepan Kalbar mandiri dalam sisi ketersediaan energi.
Saat ini, Kalbar ditegaskannya tidak mandiri dan tidak berdaulat atas energi, pasalnya PLN masih melakukan impor dari Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri yang ada. "Kalbar belum mandiri secara energi, masih impor dari Malaysia," ucap Midji.
Menurut Midji ada hal yang harus digenahkan PLN, karena data yang disuguhkan selalu berbeda. “Terkadang dibilang 200 sebentar lagi 270 Mega Watt,” tukasnya. Sehingga ia meminta PLN untuk memastikan berapa energi yang dibeli dari Malaysia dan berapa energi dari pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Barat.
"Kita harus upayakan kedepan tidak tergantung lagi listrik dari Malaysia. Karena harganya sama, impor juga sekitar dari Rp1050 per KWH. Kalau dijual untuk industri masih lumayan murah," tambahnya.
Penyediaan energi di Kalbar kedepannya juga direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Saat ini sudah masuk dalam kajian bahkan Peprov Kalbar mendukung pengembangan pembangunan PLTN tersebut.
