Komitmen Bebas Siswa Titipan, Ombudsman Kalbar Ungkap Sejumlah Temuan PPDB 2018

Pihaknya memperketat pengawasan dan akan melakukan penolakan apabila itu terjadi.

Komitmen Bebas Siswa Titipan, Ombudsman Kalbar Ungkap Sejumlah Temuan PPDB 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Kadisdik Provinsi Kalbar Tandatangani Komitmen bersama Ombudsman selenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan bebas maladministrasi di Hotel Neo Pontianak. Kamis (2/5/2019) 

Laporan Wartwan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN -Tahun ini merupakan langkah awal Dinas Pendidikan (Disdik) Kalbar menciptakan bebas unsur Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) dalam mekanisme Penerima Peserta Didik Baru (PPDB), dengan tidak menerima atau melegalkan praktik peserta didik titipan yang kerap terjadi saat PPDB.

Menyikapi tidak adanya celah bagi peserta didik titipan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Suprianus Herman untuk mengantisipasi adanya titipan calon peserta didik dari oknum pejabat maupun dari pihak sekolah yang ingin melewati di luar jalur yang sudah di tentukan. Pihaknya memperketat pengawasan dan akan melakukan penolakan apabila itu terjadi.

“Apabila orang tua murid merasa anaknya tidak sanggup melalui proses PPDB di sekolah negeri, diminta agar tidak memaksakan dengan mencoba berbagai cara termasuk menitipkan pada oknum pejabat maupun pihak sekolah,” tegas Suprianus usai penandatanganan komitmen PPDB 2019 Bersih dan Bebas Maladministrasi yang digadang Ombudsmen RI perwakilan Kalbar, di Hotel Neo Pontianak, Kamis (2/5/2019).

Baca: Sampah Pasar Mawar Menumpuk, Wali Kota Pontianak Meradang Minta DLH Segera Bersihkan

Baca: Ganti Rugi Tak Sesuai, Nelayan Sungai Kunyit Gelar Aksi ke Kantor Gubernur Kalbar

Baca: Pemkab KKR Libatkan Organisasi Perempuan Cegah Stunting

Komitmen tersebut ditandatangani sejumlah stake holder seperti Disdik Provinsi Kalbar, Disdik Kubu Raya, Disdik Kota Pontianak, Kanwil Kemenag Agama Kalbar, serta Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar. Sementara perwakilan DPRD Provinisi, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tak menghadiri undangan yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Kalbar tersebut.

Kadisdik Kalbar Suprianus Herman menuturkan, pihaknya juga telah mengevaluasi seluruh proses PPDB pada 2018. "Tahun lalu kita telah evaluasi. Tahun ini kita telah berkomitmen untuk menyelenggarakan PPDB secara bersih dan bebas maladministrasi," ujarnya.

Suprianus menuturkan untuk PPDB untuk jenjang SMA murni menggunakan jalur zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan orangtua 5 persen.

"Patokanya siswa itu masuk atau tidaknya itu bukan pada kedekatan dengan kepala sekolah, Kepala Dinas, Pejabat daerah, aparat hukum dan lainnya akan tetapi pada aturan. Kita sudah komitmen untuk tahun ini tidak ada lagi istilah titipan siswa PPDB,” tukasnya.

Diperketatnya sistem penerimaan PPDB oleh Disdik Kalbar tidak lain merupakan efek yang tejadi selama ini, dan merupakan rahasia umum, jika jalur titipan kerap terjadi dengan mengatas namakan oknum pejabat, maupun orang dalam dari lingkungan pendidikan.

Bahkan Kadisdik Kalbar Suprianus Herman memastikan, dirinya akan memantau secara ketat dan langsung pada saat pelaksanaan PPDB 2019. Bahkan sanksi siap ia berikan bagi oknum sekolah yang nakal yang memasukan peserta baru titipan, tanpa melalui proses dan mekanisme PPDB.

Halaman
123
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved