Terkait Pengelolaan Promenade, Herman Hofi Minta Pemkot Bentuk Badan Khusus

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hampir rampungnya, pembangun promenade di Kelurahan Benua Melayu Laut (BML) Kota Pontianak tentunya memberikan sebuah destinasi baru bagi warga yang berkunjung di Kota Pontianak untuk tujuan wisata. 

Berada di tepian Kapuas tentunya menambah kesan menarik dari proyek miliaran rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. 

Menyikapi pemerintah Kota Pontianak yang berencana menyerahkan pengelolaannya pada masyarakat, Annggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menilai rencana tersebut sudah baik dan begitu pula dengan meminta masyarakat untuk menghadapkan rumah mereka ke arah sungai. 

Baca: BPJS Tetap Berlakukan Surat Edaran, Novi : Tidak Terima Surat Rekomendasi Dinas Sosial

Baca: Desain Surat Suara Pilpres 2019 - Lihat Perbedaan Kostum Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandi

Baca: Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD, Haliman: Dinas Sosial Inginkan Pakai Pola Lama

"Filofisnya sangat bagus, pemerintah ingin masyarakat mengelola waterfront itu. Itu bagian dari pemberdayaan masyarakat dan tentunya tidak boleh dilepas begitu saja,"ucap Herman Hofi Munawar,  Jumat (4/1/2019).

Masyarakat menurutnya perlu ada bimbangan dan ia berharap Pemkot ada sebuah badan khusus yaitu badan pengelolaan waterfront city tepian Sungai Kapuas. 

Adanya badan tersebut, menjadi penanggung jawab terhadap penggerakan masyarakat dilapangan dalam pemberdayaannya. 

Baca: Deretan Fakta Brigpol Dewi: Polwan Dipecat usai Sex Chat Napi, Dipergoki Suami: Check in Hotel

Baca: Gelar Bakti Sosial, Anggota RAPI Landak Bersihkan Rumput di Jembatan Ngabang

Baca: Promenade Hampir Selesai, Yusla: Pemkot Berencana Serahkan Pengelolaan ke Masyarakat 

Baik parkir, maupun UMKM yang berjualan silakan diserahkan pada masyarakat. 

"Dalam konteks ini harus ada badan yang mengelolanya, tempat fokus masyarakat bertanya dan berkoordinasi serta konsultasi terhadap pelaksanaan,"tambah Herman Hofi

Kemudian badan ini berfungsi pengawasan yang lebih ketat dan intens, jadi pengelolaannya ia rasa tidak bisa diserahkan pada bagian tertentu, didinas tertentu, karena pekerjaan di OPD sudah terlalu banyak. 

Baca: Lulus Seleksi CPNS Kabupaten Sintang, Ini Ungkapan  Abdi Lega

Baca: Empat Perwira Polres Kayong Utara Naik Pangkat, Inilah Orangnya

Baca: Sejumlah Polisi Naik Pangkat di Kapuas Hulu, Ini Komentar Warga

Sehingga tidak bisa fokus, melakukan pengelolaan dan pengawasan dilapangan terhadap promenade. 

"Kalau ada badan khusus, maka dilapangan tinggal pemberdayaan masyarakat, apakah ada koperasinya atau apa bentuknya tapi dibawah kendali badan khusus yang dibuat," sarannya. 

Ia khawatir, kalau tidak ada pola keseragaman dalam pengelolaan akan menimbulkan masalah. 

"Kemudian masyarakat yang mana akan mengelola, dan ini harus dirembugkan pada masyarakat ditepian sungai tersebut," pungkas Herman Hofi.