TAG
Koruptor
-
Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Bebas, Rekam Jejak Koruptor Mega Proyek Hambalang dan e-KTP
Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat hari ini Selasa 11 April 2023.
Selasa, 11 April 2023 -
Tahapan Pemilu 2024, Eks Napi Koruptor Boleh Nyaleg Begini Pertimbangan KPU!
Komisioner KPU Idham Kholik menjelaskan beberapa poin yang menjadi pertimbangan untuk terkit dengan hal ini yaitu seputar Undang-undang pemilu.
Selasa, 13 September 2022 -
Eks Koruptor Boleh Nyaleg Dalam Aturan Pemilu 2024, Ini Tanggapan Partai Solidaritas Indonesia !
Aturan tentang syarat calon legislatif diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama di Pasal 240 Ayat 1 huruf g.
Selasa, 30 Agustus 2022 -
Jaksa Berhasil Tangkap Buronan Koruptor Kasus Terminal Bunut Hilir
Dengan penangkapan ini akan memberikan efek psikologis kepada buronan lainnya sedangkan yang belum tertangkap hanya masalah waktu saja.
Minggu, 3 April 2022 -
NasDem Kalbar Tegaskan Tak Ada Kompromi Terhadap Calon Eks Pidana Koruptor
Namun, kata dia, dengan adanya putusan MK, harus dipatuhi. Karena diberikan kesempatan dengan jeda hanya lima tahun.
Kamis, 12 Desember 2019 -
Penggelembungan Anggaran Modus Populer Pelaku Koruptor, Kerugian Negara Rp 541 Miliar
terdapat 76 kasus yang menggunakan modus mark up anggaran. Modus tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 541 miliar.
Jumat, 8 Februari 2019 -
Desakan Sekaligus Dukungan Kepada KPU Untuk Umumkan Caleg Eks Koruptor
Kalau kita asumsikan akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kan ada sekitar lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari itu kan cukup bagi masyarakat
Selasa, 29 Januari 2019 -
KPU Sebut Tak Ada Caleg Eks Koruptor di Kalbar
Ketua KPU Kalbar, Ramdan menerangkan jika pihaknya akan mengikuti arahan KPU RI terkait dengan rencana .........
Senin, 28 Januari 2019 -
5 Kementerian Belum Pecat PNS Koruptor, KPK Beberkan Daftarnya
Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan
Senin, 28 Januari 2019 -
Baru 891 dari 2.357 PNS Resmi Dipecat Karena Korupsi, KPK Sebut Pemerintah Daerah Lambat
KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan
Senin, 28 Januari 2019 -
BREAKING NEWS - Pemkab Kubu Raya Resmi Pecat 11 PNS Koruptor, Ini Daftarnya
Mereka sudah dipecat bulan Desember 2018 lalu, maka otomatis 1 Januari 2019 tidak lagi menerima hak-haknya. Kecuali Taspen akan dibayarkan yang
Jumat, 18 Januari 2019 -
Christiandy Ajak Hargai Putusan MA, Eks Napi Koruptor Boleh Nyaleg
Ia pun mengajak masyarakat untuk menghargai, dan meniru Presiden Joko Widodo dengan jargonnya, kerja.
Jumat, 21 September 2018 -
Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Kata Pakar Hukum Pidana
Fickar menilai, ada langkah yang bisa dilakukan partai politik maupun masyarakat pemilih menyikapi hal ini.
Senin, 17 September 2018 -
Turiman Tegaskan KPU Tak Perlu Ikuti Putusan MA Terkait Calon Wakil Rakyat Mantan Koruptor
Lalu MA mengeluarkan fatwa, padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan fatwa juga jika para legislatif itu adalah negarawan.
Sabtu, 15 September 2018 -
Polemik Larang Mantan Koruptor Caleg, Dede Junaidi Minta KPU Introspeksi Diri
Bergulirnya polemik terkait larangan mantan koruptor jadi calon legislatif perlu mendapat perhatian serius.
Rabu, 5 September 2018 -
Polemik Dengan KPU Terkait Bacaleg Koruptor, Bawaslu Sebut Lindungi Hak Konstitional
Menurut Faisal, Bawaslu pada prinsipnya tetap menjaga hak konstitional warga atau masyarakat, bukan pada posisi pembela koruptor.
Rabu, 5 September 2018 -
Partai Golkar Kalbar Coret Bacaleg Eks Koruptor
Dirinya menjamin seluruh caleg yang disuguhkan kepada masyarakat merupakan kader golkar yang terbaik dan bersih dari kasus hukum apapun
Selasa, 31 Juli 2018 -
PKS Dukung PKPU Larangan Bacaleg Eks Napi Koruptor
Ia mengatakan figur yang saat ini maju melalui PKS pada tahun ini merupakan figur-figur bersih yang telah melewati proses penjaringan
Senin, 30 Juli 2018 -
Terjadi Jual Beli Fasilitas Lapas, Wiranto Beberkan Penyebabnya
praktik jual beli fasilitas di lapas terjadi karena pengawasan dan pengelolaannya yang buruk. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus berulang.
Selasa, 24 Juli 2018 -
KPU Kalbar Tolak Berkas Bacaleg Koruptor
Ramdan mengatakan hal tersebut sudah kami sosialisasikan. Jika syarat tersebut tidak dilengkapi KPU akan menokak berkas bacaleg.
Kamis, 19 Juli 2018
