Turiman Tegaskan KPU Tak Perlu Ikuti Putusan MA Terkait Calon Wakil Rakyat Mantan Koruptor

Lalu MA mengeluarkan fatwa, padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan fatwa juga jika para legislatif itu adalah negarawan.

Turiman Tegaskan KPU Tak Perlu Ikuti Putusan MA Terkait Calon Wakil Rakyat Mantan Koruptor
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Pakar Semiotika Hukum Tata Negara Universitas Tanjungpura, Turiman Fachturahman Nur SH M Hum 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum, Turiman Faturrahman menilai aturan KPU itu sudah benar, dan para koruptor ini tidak terima dan mengajukan gugatan di Mahkamah Agung.

Lalu MA mengeluarkan fatwa, padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan fatwa juga jika para legislatif itu adalah negarawan.

Baca: KPU Kalbar Tunggu Arahan Pusat Terkait Putusan MA Bolehkan Napi Eks Korupsi Nyaleg

Baca: MA Putuskan Napi Eks Korupsi Boleh Nyaleg, Ini Kata Bawaslu Kalbar

Sekarang kan gini, calon legislatif dan dia calon politikus untuk duduk diparlemen mewakili masyarakat dan membawa aspirasi rakyat.

Tentu rakyat memilih yang terbaik dan integritas nya terbaik dan kalau dia muslim yang salatnya aktif dan berjamaah.

Tentu kita mencari yang terbaik, secara logika kita tentu mencari yang terbaik dan tidak pernah dihukum.

Lalu MA membuat aturan membantah aturan KPU, bagaimana kalau negarawan ini adalah orang korupsi, pemakai narkoba, LGBT mau jadi apa negara ini.

KPU tidak mesti mengikuti aturan MA ini, karena keberadaan KPU jelas diatur UU dan dia mempunyai kewenangan Atribusi.

UU KPU itu mengatur tentang Pemilu dan khusus, sedangkan MA itu sifatnya membuat UU yang mengatur hal yang umum.

Dimana pula bisa yang umum mengalahkan yang khusus, Lex specialis derogat legi generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Nah aturan Pemilu itu UU khusus dalam hal ini dijalankan sebuah komisi yaitu KPU. Dalam UU itu dia berhak mengatur dalam peraturan KPU, dia dapat amanah menjalankan Atribusi yang menurunkan aturan terkait tata cara dan syarat DPR dari pusat sampai daerah.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved