Pileg 2019

Polemik Dengan KPU Terkait Bacaleg Koruptor, Bawaslu Sebut Lindungi Hak Konstitional

Menurut Faisal, Bawaslu pada prinsipnya tetap menjaga hak konstitional warga atau masyarakat, bukan pada posisi pembela koruptor.

Polemik Dengan KPU Terkait Bacaleg Koruptor, Bawaslu Sebut Lindungi Hak Konstitional
TRIBUNPONTIANAK/YOUTUBE
Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat Faisal Reza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Prov Kalbar, Faisal Riza menanggapi terkait polemik antara pihaknya dan KPU tentang bacaleg koruptor.

Menurut Faisal, Bawaslu pada prinsipnya tetap menjaga hak konstitional warga atau masyarakat, bukan pada posisi pembela koruptor.

"Prinsipnya Bawaslu bukan dalam posisi pembela koruptor, namun ini hak konstitusional warga," katanya, Rabu (05/09/2018).

Baca: Keren, Ponsel Nubia Alpha Ini Pakainya Bukan Digenggam tapi Begini!

Ia mengatakan, Bawaslu tidak berhak membatalkan PKPU, Bawaslu dalam konteks sengketa membatalkan SK pentapan calon yang sudah ditetapkan KPU mencoret Bacaleg koruptor dan di TMSkan.

Arahan Bawaslu RI, lanjutnya, dalam konteks sengketa mendasarkan pada UU, karena UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas, bahwa yang tidak boleh mencalonkan yakni bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, dan korupsi tidak disebut.

Diterangkannya, KPU sampai hari ini setelah ada beberapa putusan Bawaslu Kabupaten Kota yang memutuskan sengketa proses pencalonan terhadap calon koruptor dikabulkan, kemudian Bawaslu ditanya oleh publik karena Bawaslu mendasarkan itu pada UU bahwa ada soal kewenangan hak politik hanya ada di UU atau putusan pengadilan.

"Karena urusan soal hak politik orang ada di UU itu, putusan MK juga dan UU dasar mengatakan jika Hak Asasi Manusia memang perlu dibatasi, jadi bukan ranah PKPU," katanya.

Faisal menuturkan, di PKPU dalam konteks syarat pencalonan yang tidak boleh mengajukan bacaleg koruptor, bukan syarat calon, kalau syarat pencalonan maka ke partai, makanya Bawaslu mengabulkan sengketa yang dilakukan oleh bacaleg koruptor.

Baca: Ingin Jadi Kekasih Nicki Minaj, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Kemudian, hasil putusan sengketa itu KPU membuat surat edaran, bahwa KPU tetap sampai hari ini tidak akan mencoret atau menindaklanjuti putusan Bawaslu karena menurut KPU masih menunggu putusan MA, karena saat sekarang ini ada judicial review terhadap PKPU.

"Disisi yang bersamaan, UU Pemilu sedang disoroti di MK, sementara ada peraturan MA, segala sesuatu yang dijudicial review, maka MA menunggu judicial review UU itu. Makanya kemudian agak dilematis, seolah-olah KPU dan Bawaslu tak sejalan dalam hal ini," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved