BEM Hukum Untan Gelar Dialog Publik Reformasi Polri: Antara Cita-Cita dan Kenyataan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk “Reformasi Polri
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk “Reformasi Polri: Cita-Cita yang Akan Terwujud atau Hanya Omong-Omong?” pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Acara berlangsung di Mini Theater Fakultas Hukum Untan dan menghadirkan tiga pembicara inspiratif: Dheova Situmorang (Ketua DPD GMNI Kalbar), Seselia Juniarti (Ketua PBHI Kalbar), dan Rizki Amalia (Dosen Hukum Tata Negara FH Untan).
Presiden Mahasiswa FH Untan, Alvira Rukma Wati, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal proses reformasi Polri agar tidak berhenti sebatas wacana administratif.
“Reformasi Polri adalah langkah besar yang harus dijalankan secara serius, bukan sekadar jargon. Reformasi sejati memerlukan tindakan nyata, evaluasi menyeluruh, serta pembenahan kultur kelembagaan,” tegas Alvira.
Ia menambahkan, hasil dari dialog ini diharapkan menjadi bentuk nyata kesadaran moral mahasiswa hukum untuk terus mengawal institusi kepolisian agar lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
• Kanwil Kemenkum Kalbar Selesaikan Harmonisasi Rapergub Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pangan

Sementara itu, Dheova Situmorang menilai perlunya memperluas ruang-ruang diskusi publik demi membangun kesadaran kolektif, terutama di kalangan mahasiswa.
“Reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak agar pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan kemaslahatan bagi rakyat,” ujarnya.
Dosen FH Untan, Rizki Amalia, turut menekankan pentingnya suara kritis mahasiswa dalam menjaga profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum.
“Kegiatan seperti ini menjadi wadah bagi mahasiswa hukum untuk menilai tanggung jawab konstitusional dalam memastikan kepolisian yang profesional, adil, dan berlandaskan supremasi hukum,” jelasnya.
Rizki pun berharap, mahasiswa hukum semakin peka terhadap isu-isu publik serta berani memberikan saran konstruktif bagi lembaga pemerintahan.
“Dialog ini bisa menjadi sarana belajar yang berharga bagi mahasiswa hukum untuk memahami dan menanggapi dinamika hukum sesuai amanat UUD,” tutupnya.
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
ISU Kenaikan Gaji ASN Oktober 2025, Begini Penjelasan Pemerintah |
![]() |
---|
Sambut HUT Humas Polri ke-74, Bidhumas Polda Kalbar Gelar Lomba Desain Logo PoliceTube |
![]() |
---|
Sudah Oktober 2025, Kapan Gaji Pensiunan PNS Resmi Naik Lengkap Rincian Nominalnya Cek Disini |
![]() |
---|
Kapolresta Pontianak Sebut Supervisi STIK Jadi Ruang Evaluasi untuk Polri yang Modern |
![]() |
---|
STIK Lemdiklat Polri Teliti Strategi Preventive Policing untuk Pencegahan Korupsi di Polres Sanggau |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.