Kemenkum Kalbar Hadiri Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Magister Hukum UPB Pontianak

Ringkasan Berita:

• Kanwil Kemenkum Kalbar telah merasakan langsung kontribusi positif dari alumni Magister Hukum UPB yang bekerja di lingkungan Kanwil, terutama melalui inovasi layanan kekayaan intelektual, pendampingan paten, hak cipta, dan layanan KI lainnya.
• Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung secara penuh pengembangan mutu akademik UPB dalam rangka pencapaian akreditasi unggul untuk Program Studi Magister Hukum.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida menghadiri kegiatan Asesment Lapangan Luring dalam rangka Akreditasi Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Selasa (18/11). 

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Universitas Panca Bhakti dan merupakan rangkaian asesmen yang diselenggarakan pada 17–19 November 2025.

Acara ini dihadiri oleh Rektor UPB, para dekan, Ketua Program Pascasarjana, Direktur Bank Kalbar, Wakil Wali Kota Pontianak, Wakil Bupati Kubu Raya, para advokat, serta berbagai mitra strategis UPB lainnya.

Kehadiran berbagai unsur pemangku kepentingan ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Kalimantan Barat.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Direktur Sekolah Pascasarjana sekaligus Ka. Prodi Magister Hukum H. Muhammad Doing yang menekankan bahwa proses asesmen lapangan merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas akademik Program Magister Hukum UPB, yang keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Rektor Universitas Panca Bhakti, Purwanto turut memberikan sambutan yang menegaskan komitmen UPB dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui sinergi dan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai mitra strategis.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Koordinasi dengan BPHN Bahas Pelatihan Paralegal dan Persiapan Peresmian Posbakumdes

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus yayasan, pimpinan universitas, tim SPMI dan Task Force APS, para dosen, perwakilan organisasi mitra, dan para alumni, termasuk tokoh daerah seperti Wakil Wali Kota Pontianak H. Bahasan, serta Wakil Bupati Kubu Raya H. Sukiryanto.

Sesi selanjutnya adalah wawancara dengan mitra UPB yang dipimpin oleh asesor BAN-PT Ade Saptomo dan Mella Ismelina Farma Rahayu.

Pada sesi ini, masing-masing mitra memberikan pemaparan mengenai kontribusi, kerja sama, serta sinergi yang telah terbangun dengan UPB.

Dalam kapasitasnya sebagai mitra strategis, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan mutu akademik Program Magister Hukum UPB.

Farida menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar telah merasakan langsung kontribusi positif dari alumni Magister Hukum UPB yang bekerja di lingkungan Kanwil, terutama melalui inovasi layanan kekayaan intelektual, pendampingan paten, hak cipta, dan layanan KI lainnya.

Farida juga menyampaikan beberapa masukan konstruktif bagi UPB, antara lain peningkatan kompetensi bahasa asing seperti Bahasa Inggris dan Mandarin untuk menghadapi tantangan global.

Selain itu, ia menegaskan sinergi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan UPB dalam berbagai bidang, termasuk kerja sama dengan OBH/LBH terverifikasi, pelatihan paralegal, pendampingan hukum, serta kolaborasi dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simaora menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

“Kanwil Kemenkum Kalbar menyambut baik sinergi dengan Universitas Panca Bhakti, terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan hukum. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan SDM hukum yang kompeten dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dalam pelayanan hukum, penyuluhan, maupun pengembangan kapasitas akademik demi kemajuan daerah,” ujar Kakanwil.

Kakanwil juga menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama strategis antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk layanan di bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta kekayaan intelektual.

Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung secara penuh pengembangan mutu akademik UPB dalam rangka pencapaian akreditasi unggul untuk Program Studi Magister Hukum, lalu menindaklanjuti rencana kerja sama strategis antara UPB dan Kanwil Kemenkum Kalbar, khususnya terkait kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta layanan kekayaan intelektual melalui sentra KI dan mitra OBH/LBH, dan tak lupa pula memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, penyuluhan hukum, serta peningkatan kapasitas akademik di bidang pelayanan hukum. (*)