Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Sinkronisasi Kebijakan dan Penguatan Partisipasi Publik

Ringkasan Berita:

• Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya: revisi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik.
• Reformasi regulasi sebagai upaya strategis untuk menghadirkan regulasi yang lebih sederhana, sinkron, dan mudah diimplementasikan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang mendukung kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan iklim investasi nasional kondusif (Rapat Koordinasi Reformasi Regulasi). 

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Hotel Mercure Jakarta pada 16–18 November 2025 di Hotel Mercure Jakarta.

Dengan menghadirkan peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat. 

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut berperan sebagai penyaji dalam kelompok pembahasan yang menyoroti isu strategis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok ini membahas urgensi penguatan mekanisme pelibatan publik serta tantangan sistem informasi regulasi yang masih memerlukan integrasi dan penguatan tata kelola.

Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya: revisi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2023, serta penyelarasan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 untuk memperkuat partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi. Sementara pada isu Sistem Informasi Regulasi, forum mendorong pemetaan proses bisnis, penetapan single source of truth data regulasi, perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi pembentukan peraturan, serta digitalisasi menyeluruh seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa reformasi regulasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun iklim investasi.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Apresiasi Usulan Indonesia Bahas Royalti & AI dalam Forum Menteri Hukum ASEAN–Jepang

“Kami memandang reformasi regulasi sebagai upaya strategis untuk menghadirkan regulasi yang lebih sederhana, sinkron, dan mudah diimplementasikan. Pelibatan masyarakat harus diperkuat agar setiap regulasi memiliki legitimasi dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Selain itu, digitalisasi proses pembentukan peraturan menjadi langkah krusial untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akurasi data regulasi,” ujar Jonny.

Jonny juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendukung harmonisasi kebijakan nasional melalui peningkatan kapasitas SDM perancang dan analis hukum, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum koordinatif nasional.

Rapat Koordinasi Reformasi Regulasi tahun ini turut membahas isu strategis lainnya, seperti sinkronisasi perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi, penguatan mekanisme harmonisasi dan fasilitasi Perda/Perkada, serta pengendalian over-regulasi di tingkat kementerian/lembaga.

Hasil perumusan rekomendasi pada forum ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta daya saing nasional.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan reformasi regulasi di daerah sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan regulasi nasional yang lebih baik. (*)