Sinergi DPRD-Pemkot Pontianak, Program Pengentasan Kemiskinan Diperkuat
DPRD Kota Pontianak menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program lintas dinas
Penulis: Ayu Nadila | Editor: Try Juliansyah
Ringkasan Berita:
- Husin, mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota Pontianak telah menyetujui sejumlah program yang difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan dalam pembahasan anggaran daerah.
- Husin menjelaskan, program penanganan kemiskinan tersebut tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Kota Pontianak menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program lintas dinas, Senin 10 November 2025.
Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Husin, mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota Pontianak telah menyetujui sejumlah program yang difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan dalam pembahasan anggaran daerah.
"Kami di DPRD bersama Pemkot berupaya menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam pembahasan anggaran, kami menyetujui beberapa program di sejumlah dinas yang langsung menyentuh masyarakat," ujar Husin, Saat dikonfirmasi tribunpontianak.co.id.
Husin menjelaskan, program penanganan kemiskinan tersebut tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang memiliki program bedah rumah dan pembangunan fasilitas sanitasi bagi masyarakat kurang mampu.
Baca juga: Bahasan Optimis Pontianak Capai Target Nol Kemiskinan Ekstrem
Selain itu, Dinas Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada warga miskin, sedangkan Dinas Sosial memberikan berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Program pelatihan juga dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing warga agar bisa mandiri secara ekonomi.
"Dinas sosial tiap tahun mendata mana saja yang layak mendapatkan bansos dan mana saja yang sudah tidak lagi mendapatkan bansos," tambah Husin. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
| Warga Bika Kapuas Hulu Tuntut PT BIA Bayar Rp 8 Juta Perhektar, Perusahan Belum Berikan Kejelasan |
|
|---|
| IAI Kalbar dan Pusat Studi Tata Kelola Untan Gelar Pelatihan SAK Etintas Private di PDAM Tirta Raya |
|
|---|
| Rusman Salah Satu Veteran Asal Kalbar Kenang Tugas di Mesir Tahun 1978 |
|
|---|
| 43 Desa di Kayong Utara Ikuti Pelatihan SDM Koperasi Merah Putih |
|
|---|
| Pemkot Pontianak Dukung Penghapusan Denda BPJS, Bahasan Sebut Ini Bentuk Kepedulian Pada Rakyat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/LPG-3-KG-LANGKA-090925252525.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.