Dinsos Pontianak Libatkan Mahasiswa dan Pilar Sosial dalam Verifikasi Penerima Bansos

Ringkasan Berita:

• Trisnawati, mengungkapkan bahwa pelaksanaan verval dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial, dan fasilitator. 
• Selain itu, Dinsos juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi melalui mahasiswa semester akhir.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan sosial (bansos) baik yang bersumber dari pusat maupun daerah secara berkala sejak tahun 2022, Senin 10 November 2025.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan bahwa pelaksanaan verval dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial, dan fasilitator. 

Selain itu, Dinsos juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi melalui mahasiswa semester akhir.

"Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi bagi penerima bansos, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan dilakukan secara berkala. Kami juga melibatkan pilar-pilar sosial serta mahasiswa dari perguruan tinggi," ujar Trisnawati, Saat di konfirmasi tribunpontianak.co.id.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Dinsos memiliki petunjuk teknis (juknis) tersendiri terkait penetapan Basis Data Terpadu (BNBA) penerima bantuan, Penetapan dilakukan melalui beberapa jalur usulan.

"Ada beberapa cara pengusulan, di antaranya melalui musrenbang dan muskel di kelurahan, usulan langsung masyarakat, temuan petugas sosial di lapangan, serta usulan dari perangkat daerah lain," jelasnya.

Trisnawati menegaskan bahwa dukungan dari pihak kecamatan dan kelurahan sangat penting dalam memastikan penerima bansos tepat sasaran.

Baca juga: Sinergi PKK dan Pemkot Pontianak, Wujudkan Data Akurat dan Kemandirian Warga

"Dukungan kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan untuk membantu pemerintah kota memastikan bahwa penerima bansos benar-benar masyarakat tidak mampu dan rentan yang membutuhkan bantuan tersebut," ungkapnya. 

Menurutnya, perangkat wilayah juga diharapkan aktif melakukan verifikasi lapangan agar data penerima bansos yang digunakan pemerintah tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kecamatan dan kelurahan sebagai pihak yang memahami kondisi warganya perlu melakukan verval dan kunjungan lapangan secara langsung," tutup Trisnawati. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!