Kartiyus Sebut Dana BPJS Terus Naik, Padahal Data Kemiskinan Turun

Ringkasan Berita:

• Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini masih mengalokasikan sekitar Rp23 miliar setiap tahun dari APBD untuk membayar premi BPJS bagi warga kurang mampu di daerah tersebut.
• Ia bahkan mengaku sempat mempertanyakan kepada pihak BPJS karena besaran dana yang harus disetor pemerintah daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun data jumlah warga miskin disebut mengalami penurunan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah setiap tahun untuk membayar premi jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu melalui program BPJS Kesehatan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini masih mengalokasikan sekitar Rp23 miliar setiap tahun dari APBD untuk membayar premi BPJS bagi warga kurang mampu di daerah tersebut.

“Kita masih sekitar Rp23 miliar dari APBD tiap tahun untuk membayar premi BPJS warga Sintang yang kurang mampu. Memang masih berat sekali, ternyata orang miskin kita masih banyak,” ujar Kartiyus.

Ia bahkan mengaku sempat mempertanyakan kepada pihak BPJS karena besaran dana yang harus disetor pemerintah daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun data jumlah warga miskin disebut mengalami penurunan.

“Saya sebenarnya protes juga dengan BPJS. Kok dari tahun ke tahun dana yang kita setorkan terus bertambah, sementara data orang miskin kita turun. Mestinya kan turun juga,” ungkapnya.

Baca juga: Barang Bukti 57 Kg Narkoba Dimusnahkan, Bupati Sintang: Sekarang Baru Bisa Tidur Nyenyak

Menurut Kartiyus, pihak BPJS menjelaskan bahwa kenaikan jumlah peserta juga dipengaruhi oleh adanya warga baru yang lahir dan harus masuk dalam sistem jaminan kesehatan.

“Tapi masa yang lahir ribuan banyak benar. Itu yang menjadi pertanyaan kami,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Desvita Yanni, menjelaskan bahwa peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah berasal dari kelompok masyarakat dengan kategori desil 1 sampai 5 berdasarkan data kesejahteraan.

Ia mengatakan, tidak semua penduduk dalam kelompok tersebut sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat melalui program BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN PBI dari pemerintah pusat, maka dialihkan menjadi peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah,” jelas Desvita.

Menurutnya, jika dilihat dari jumlah peserta yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Sintang setiap tahun sebenarnya relatif sama, sehingga tidak sepenuhnya bisa disebut mengalami penurunan.

“Kalau dibilang turun juga tidak sepenuhnya, karena dari sisi jumlah yang ditanggung Pemda Sintang dari tahun ke tahun itu hampir sama. Sementara kalau kita lihat di lapangan, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Desvita menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menentukan peserta yang dapat diusulkan masuk dalam kategori PBI pemerintah pusat.

“Karena kuota yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga dibatasi sesuai kemampuan anggaran Pemda Sintang,” jelasnya.

Ia juga menilai besaran anggaran sekitar Rp23 miliar yang dikeluarkan pemerintah daerah setiap tahun merupakan hal yang wajar, mengingat masih ada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.