Infrastruktur Jalan Jadi PR, DPRD Provinsi Kalbar Siap Monitoring

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat siap ‘tancap gas’ bekerja. Ini setelah selesainya pembahasan alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan kehormatan, badan anggaran dan lain-lain.

Ketua DPRD Kalimantan Barat Aloysius memastikan alat kelengkapan dewan sudah clear dan tidak ada kendala.  

"Pembahasan alat kelengkapan dewan memang harus menunggu pimpinan definitif. Misalnya komisi-komisi dan badan harus kita kejar dan bersyukur kemarin tidak ada kendala untuk kelengkapan dewan ini dan sudah clear," ujar Aloy. 

Menurutnya Proses pembentukan kelengkapan dewan berlangsung dengan baik. Kerangkanya memang sudah ada, jadi ketika dilantik tinggal melakukan rapat dan pelaksanaannya saja di monitoring.

"Membahas tentang infrastruktur dan melihat program-program pembangunan yang ada kami akan melakukan monitoring sejak sebelum dan sesudah program infrastruktur itu berjalan," katanya.

Kondisi di lapangan saat ini infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah.

Terutama jalan Provinsi. Untuk jalan kabupaten/kota juga banyak, jadi masalah. Hanya saja kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota. Demikian juga jalan nasional kewenangannya secara nasional.

"Kita coba melihat jalan-jalan yang ditangani oleh provinsi, kawan-kawan akan monitoring dan ini akan menjadi masukan dari kita ketika ada rapat kerja dengan eksekutif. Jika terdapat jalan yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat kita akan koreksi. Bukan berarti harus merombak, tapi bisa kita berikan masukan. Untuk tahun 2025 juga sudah ketok palu jadi item-itemnya sudah ada," ungkapnya.

Baca juga: Bapenda Copot Reklame Tak Bayar Pajak, Tiga Perusahaan Besar Ini Jadi Sasaran Penertiban

Terkait imbauan presiden untuk menghemat perjalanan dinas, menurutnya Perjalanan dinas ini cukup penting agar juga bisa melakukan monitoring secara langsung di lapangan. Namun secara garis besar setuju agar anggaran yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

"Saya pikir selama ini sangat efektif, dan ini juga menambah ilmu pengetahuan. Jadi ketika rapat jangan sampai kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau ada hal yang spesifik misalnya ada permasalahan yang harus dikonsultasikan, saya pikir ini tingkat kewajaran saja, kan tidak semuanya berangkat. Jadi tetap melihat kepada kebutuhan dan kepentingan," tuturnya.

Ia menilai APBD Rp 6,4 triliun masih belum cukup untuk membereskan infrastruktur jalan

"Saya kira masih belum cukup untuk kebutuhan pembangunan di Kalbar terutama infrastruktur di 14 kabupaten/kota.Tetapi ada hal-hal yang menjadi skala prioritas. Contoh untuk di pedalaman itu masih banyak yang belum terbangun, ini perlu untuk diperhatikan baik jalan dan jembatan. Beberapa hal penting tidak hanya mengarah kepada jalan dan jembatan saja, tapi juga ada beberapa wilayah di Kalbar yang masih belum adanya penerangan dalam hal ini PLN dan internet yang menjadi kebutuhan warga," jelasnya.

ia mniali Warga masih ada yang memanfaatkan sistem milik desa untuk mengakses internet.

"Jadi, saya pikir ini juga menjadi catatan penting ke depan bagaimana 14 kabupaten/kota bisa terkoneksi dengan baik," tuturnya.

Ketika mengikuti reses bagaimana infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan. Semuanya mengusulkan infrastruktur baik di kabupaten, provinsi maupun nasional.