Provinsi Kalbar Jadi Lokasi Pilot Project Progam Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaunching Penyaluran secara Simbolis Bantuan Pangan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dari Badan Pangan Nasional di Provinsi Kalbar, berlangsung di Kantor Pos Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Senin 15 Juli 2024.

Kegiatan ini secara simbolis dilaunching Pj Gubernur Kalbar yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Herti Herawati.

Pada kegiatan ini juga hadir Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari, dan yang Mewakili Deputi, hadir Lelly Triatni Siregar selaku Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

Dalam sambutan Pj Gubernur Kalbar diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Herti Herawati menjelaskan bahwa Pada tahun 2024, total ada delapan Provinsi se-Indonesia yang dipilih sebagai lokasi pilot project, untuk kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.

Salah satunya, yakni di Provinsi Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemprov Kalbar Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kalbar

Untuk di Kalbar, dikatakan Herti total penerima manfaat pada program ini sebanyak 6.281 kartu keluarga (KK), yang tersebar di 65 Desa, pada 3 Kabupaten, yaitu Kubu Raya sebanyak 3.619 KK, Bengkayang sebanyak 1.305 KK dan Melawi sebanyak 1.357 KK.

Adapun kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan ini, merupakan bantuan pangan non CPP, yang dianggarkan melalui DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2024.

“Kegiata ini bersifat uji coba (piloting) yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah. Salah satunya dipilihlah Provinsi Kalbar,” kata Herti.

Dengan sasaran penerima bantuan pangan pada program ini adalah Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10 persen terbawah (desil 1) menjadi sasaran kita, sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun jenis paket bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan yakni berisi kornet sapi, sarden ikan, garam beryodium, minyak goreng, bihun jagung dan kacang hijau.

“Lewat kegiatan ini juga, dalam rangka untuk mengurangi beban pengeluaran untuk pangan, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, dan menguatkan daerah tahanpangan, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” jelas Herti.

Hal itu pun sejalan dengan, target Presiden dalam pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, yang ditargetkan mencapai 0 persen.

Dalam upaya untuk mencapai pengentasan kemiskinan ekstrem itu, Presiden juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pada pasal 15 huruf (c) disebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana.

Maka, pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional, melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan kegiatan ”Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan”.