Polemik Tapera, Pengamat Ekonomi Untan Pontianak Beri Tanggapan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan Polemik di antara pekerja se-Indonesia.

Bagaimana kata Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Prof Eddy Suratman? berikut analisisnya:

"Jadi saya menilai perlu dilakukan pengkajian ulang dan harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Saya meminta kepada pemerintah untuk tidak meninggalkan masalah di pemerintahan selanjutnya.

"Pemerintah ini kan dibayar oleh rakyat, kerjanya bukan untuk membuat isu tetapi membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Harusnya dari hasil kajian nantinya baru diambil keputusan apakah sebaiknya dijalankan atau jika tidak baik tidak dijalankan. 

• Daftar Harga Maksimal Rumah yang Bisa Dibeli Peserta dengan KPR Tapera

"Kemudian jika memang dijalankan momentumnya harus tepat dengan kondisi ekonomi. Pemerintah era ini kan tidak lama lagi, hati-hati kita ini sudah terbiasa dengan hal seperti ini tapi ujung-ujungnya penderitaan, kepercayaan masyarakat dengan hal-hal seperti ini sangat rendah sekali. 

"Konsep Tapera ini belum jelas terkait mekanismenya seperti apa, seharusnya pemerintah harus meperjelas terlebih dahulu terkait Tapera jangan membuat masyarakat gaduh. Jadi jangan asal lempar ke masyarakat. 

"Konsep yang harus diperjelas misalnya, apakah yang sudah penya rumah atau yang sudah punya warisan rumah wajib juga membayar Tapera ini. Kemudian berapa lama pemotongan gaji, berapa total jumlah dana yang akan terkumpul dan di tahun berapa akan jatuh tempo.

"Apakah dana yang terkumpul nantinya memenuhi atau cukup untuk membeli rumah. Harus dijelaskan bagaimana jika tenaga kerjanya berhenti bekerja secara tiba-tiba. 

• Jumlah Harta Kekayaan Heru Pudyo Nugroho, Kakanwil DJPb Jabar yang Jadi Komisioner BP Tapera

"Sebenarnya banyak sekali pertanyaan terkait dengan Tapera ini yang belum jelas karena masyarakat harus mengetahui. Nah, karena  itu lah diperlukan penjelasan konsep, jangan asal lempar ke masyarakat. 

"Konflik yang terjadi di beberapa negara berdampak pada kenaikan harga komoditas di negara kita seperti minyak, berdampak terhadap kenaikan biaya industri di berbagai negara, dan itu cenderung mendorong kenaikan harga-harga jika ditambah dengan beban cicilan Tapera akan semakin menyulitkan.

"Jika dalam situasi seperti ini ditambah lagi dengan beban cicilan Tapera yang belum jelas konsepnya dampaknya pada dua hal. Pertama, tenaga kerja kita menjadi sulit memicu menjadi miskin dan kedua, ekonomi kita semakin sulit bergerak, karena kalau daya beli masyarakat dalam hal ini tenaga kerja menurun," ungkapnya.

(*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini