Gubernur Sutarmidji Ingin Penanganan Stunting Ditangani Secara Integrasi dengan Program Desa Mandiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menghadiri acara Roadshow Daring Bersama Menko PMK terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstream di Kabupaten Kota di Kalbar, bertempat di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 14 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, adapun tujuan dari pertemuan ini untuk koordinasi melalui roadshow sektoral untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten kota untuk kemudian di carikan solusinya.

“Lalu kalau solusi itu butuh terhubung dengan kementrian dan lembaga teknis maka nanti akan kita minta dari kementrian dan lembaga teknis untuk langsung menindaklanjuti nya,” ujar Menko PMK.

Dengan demikian pertemuan ini betul-betul terimplimentasi dengan baik, bukan hanya sekedar pertemuan tapi bisa diekseskusi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar memberikan saran agar terkait penanganan stunting dikembalikan kepada kepala daerah (Bupati atau Walikota), supaya kepala daerah bisa bertanggung jawab langsung ditiap daerah.

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Stok Beras, Perum Bulog Kalbar Monitoring ke Pasar Tradisional di Pontianak

“Kami usul, karena ini tahun politik dan biasanya antara wakil dengan kepala daerah itu ada yang tidak sejalan. Sedangkan penanganan stunting ini ada penugasan khusus dari pusat kepada wakil kepala daerah. Karena begini, ada juga yang tidak paham tentang tata kelola pemerintahan, sehingga ada juga yang mau buat surat sendiri dari wakilnya, akhirnya bupatinya marah,” ujarnya.

Ia menyampaikan kejadian seperti itu masih terjadi dilapangan sehingga yang akan menjadi korbannya adalah program tersebut. Sehingga ia mengusulkan agar penanganan stunting ini langsung (kepala daerah).

Terkait dengan penanganan stunting di Kalbar, Sutarmidji ingin penangananya tidak secara parsial, tetap secara integrasi.

Sehingga bagaimana kaitannya dengan program dari awal yakni menghilangkan status desa sangat tertinggal, desa tertinggal, sehingga desa itu yang ada hanya berkembang, maju dan mandiri.

Ia menyampaikan saat awal ia menjabat sdbagai Gubernur Kalbar di tahun 2018, baru ada 1 desa mandiri di Kalbar, dengan Desa sangat tertinggal saat itu ada 677, dan desa tertinggal 928 Desa.

Namun pertahun 2023 ini, desa mandiri sudah mencapai 586 desa, desa sangat tertinggal sudah tidak ada, desa tertinggal dari 928 desa sekarang tinggal 94 desa.

Midji menambahkan dari indikator indeks desa membangun itu ada 3 yaitu indeks kekuatan sosial, kekuatan ekonomi dan kekuatan lingkungan dengan 54 indikator.

“Seluruhnya dari 54 indikator itu sangat bagus, kalau semua indikatornya kita kaitkan dengan penanganan stunting.

Artinya, kalau semua desa itu 54 indikatornya bagus, maka stunting pasti tertangani,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa selama ini ada yang tidak memperhatikan dimana desa dibuat menjadi 5 klasifikasi, yang mana di Indonesia ini desa mandirinya tidak sampai 10 persen dari 74 ribuan desa.

Ini menjadi salah satu kunci dari masalah penanganan stunting.

Dalam penanganan stunting di Kalbar hal yang juga ia soroti masalah validitas data yang selama ini diakuinya masih amburadul.

“Saya juga melihat data, data kita selama ini masih amburadul termasuk stunting, karena begini masa stunting itu 4 kali lebih besar dari angka kemiskinan. Ini jadi pertanyaan saya juga. apa benar,” tegasnya.

Ia mencontohkan saat Bupati Kubu Raya selalu memprotes soal angka stunting Kubu Raya sebesar 40,3 persen. Sekarang setelah divalidasi ternyata hanya 27,6 persen. Artinya apa yang menjadi protes Bupati tersebut benar.

“Kita tanya pada pak kades, bagaimana penanganan di desa. Saya pun bingung kata pak kades (data), mungkin ada (kesalahan), mungkin juga ada yang faktanya seperti itu. Sehingga saya bilang sudah jalan saja menghilangkan desa sangat tertinggal, menghilangkan desa tertinggal, menghilangkan desa berkembang, karena otomatis juga menangani stunting, karena dari 54 indikator itu ada bidang kesehatan dan sebagainya yang berkaitan,” tegas Midji.

Hal itu yang dilakukan dan turunnya tidak banyak tapi ada progres. Bahkan ia melihat lebih cepat turun angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dari pada stunting.

“Ini yang jadi program kita, saya sudah sering mengajak daerah, mari kita fokus pada penanganan ini. Insya Allah kami akan terus perbaiki dari data maupun program dan saya yakin, kami di Kalbar ini bisa mempercepat penurunan angka stunting ini dengan catatan berikan tugas kepada bupati (kepala daerahnya) langsung,” ujarnya.

Bahkan dikatakannya, ada di kabupaten di Kalbar ini untuk kegiatan tertentu seperti PKK, Dekranasda yang bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi bupati yang berkaitan tidak mau memberikan anggaran karena itu anggaran di bawah koordinasi Wakil bupati.

“Ini menjadi masalah kita pak (Menko PMK). Hal-hal seperti ini sebenarnya jadi salah satu penghambat. Saya minta juga BKKBN harus tingkatkan koordinasi,” pungkasnya. (*)

• Bawaslu Kalbar Akan Lakukan Pengawasan Melekat Pada Proses Pantarlih

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News