Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK, Gubernur : Pemprov Masih Kurang 18 Tenaga Fungsional untuk Lelang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPK Provinsi Kalbar menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemprov Kalbar, bertempat di Kantor BPK Provinsi Kalbar, Selasa 10 Januari 2023.

Kepala BPK Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono mengatakan tadi telah diserahkan kinerja provinsi terkait upaya pencegahan korupsi.

“Itu ada beberapa sub bidang yang harus dilakukan intinya secara umum sudah dilaksanakan, namun masih ada beberapa catatan atau perbaikan yang harus dilakukan oleh provinsi terkait dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),” ujarnya.

Kemudian, ia melihat terkait data kepegawaian di BKD dan BKN, itu masih berbeda. Sehingga harus dilakukan perbaikan sistem atau mekanisme kerja.

Sementara juga telah diserahkan juga hasil kinerja Pemkab Kubu Raya dan juga Pemkab Kayong Utara.

• Kalbar Ranking 4 Realisasi Pendapatan, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Berpuas Diri

Dikatakannya untuk di Kubu Raya ada sedikit hal yakni terkait dengan kinerja penyediaan air bersih.

“Ini berkaitan upaya Kubu Raya untuk meningkatkan penyediaan air bersih untuk masyarakat di lingkungan Kubu Raya, karena saat ini memang belum terpenuhi atau sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah pusat,”ujarnya.

Sedangkan untuk di Kayong Utara terkait dengan bantuan langsung tunai desa.

Diacara tersebut hadir Gubernur Kalimantan Barat, pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemprov Kalbar, bertempat di Kantor BPK Provinsi Kalbar, Selasa 10 Januari 2023.

Ia mengatakan hasil dari pemeriksaan BPK Provinsi haei ini, untuk Pemprov Kalbar terkait pencegahan korupsi, dan ada temuan dalam arti misalnya terkait pengadaan barang dan jasa (Pbj).

Dimana untuk lelang itu Pemprov Kalbar masih kurang sebanyak 18 orang tenaga fungsional.

“Nah pegawainya ini ada, tetapi tidak ada sertifikasinya, karena tenaga fungsional itu harus ujian dulu baru punya sertifikasi. Sedangkan kita tidak bisa mengadakan sertifikasi, karena yang mengadakan uji sertifikasi itu dari pusat. Tetapi kita akan adakan secepatnya, kita akan mengusulkan surat ke pusat untuk ini,” ujar Midji.

Sementara itu, untuk percepatan lelang supaya tidak itu-itu saja orangnya, ia akan menarik tenaga dari dinas-dinas. Akan tetapi yang bersangkutan juga harus bisa menghandle dinas. Karena dikatakannya untuk jabatan fungsional itu bisa kemana-mana.

“Kita ada dan cukup tenaga fungsional ini, tetapi ada di dinas dinas yang boleh diambil masuk di sana semua, tetapi takut menganggu kinerja dinas,” ungkapnya.

Kemudian masalah paymen (pembayaran) dan sebagainya itu akan dikatakannya Midji akan diperbaiki terutama kerjasama dengan Bank Kalbar.

“Yang lain-lain saya rasa InsyaAllah semuanya akan bisa diselesaikan dalam bulan ini. Ini hanya masalah pencegahan, pencegahan itu dari sisi aturan, perangkatnya, kemudian pelaksanaan aturan atau SOP yang sudah ada,” pungkasnya. (*)

• Kalbar Ranking 4 Realisasi Pendapatan, Gubernur Sutarmidji Ajak Kabupaten/Kota Unjuk Kemampuan