Wako Edi Kamtono dan Bupati Muda Sepakat Batas Pontianak-Kubu Raya Ajukan Usulan Ulang ke Mendagri
Dimungkinkan jika ada kesepakatan di dua wilayah yaitu Bupati dan Wali Kota. Bisa dirubah jika ada kesepakatan dua belah pihak
lihat foto
Menurut Riyadi, pihaknya bersama warga mengetahui wilayahnya masuk ke Kubu Raya pada awal tahun 2021. Hal itu kata dia, bermula saat Kelurahan memberi tahu terkait batas wilayah tersebut.
"Kita tahunya itu pada awal tahun 2021 dari Kelurahan. Dan sebelumnya kami belum mendapat informasi atau sosialisasi dari Pemerintah. Sehingga pada tahun 2022 ini warga memberanikan diri menyatakan menolak pindah ke Kubu Raya," ujarnya.
Penolakan itu disampaikan langsung kepada DPRD Kota Pontianak melalui Komisi I agar bisa disuarakan kepada pemangku kebijakan.
"Dan Alhamdulillah pada saat ini Pemerintah Kota dan Kubu Raya dikabarkan akan mengusulkan ulang ke Kemendagri terkait Batas Wilayah tersebut. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Pemprov, Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya serta DPRD Kota Pontianak terkhusus Komisi I," ucapnya.
Namun sejauh ini, ia mengakui bahwa alamat KTP dan sertifikat tanah masih berlokasi di Kota Pontianak. "Sertifikat sejak tahun 80 an masih Kota Pontianak dan kami disini ada yang menempati rumah sejak 2017," paparnya.
Dihubungi terpisah Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyarankan agar penyelesaiannya bisa segera diselesaikan.
"Belum lama ini kita sudah menerima audensi dan penolakan secara lisan dan secara tertulis bahwa warga menolak masuk ke Kubu Raya. Jadi kita tindaklanjuti laporan dari warga itu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Provinsi untuk mengusulkan kembali terkait batas wilayah," ujarnya.
Ia menambahkan, "Aturan ini masih bisa diubah atau diperbaiki selama Pemkot dan Pemkab Kubu Raya saling menyepakati."
