Breaking News:

Optimalisasi Pelayanan JKN-KIS dan JKK, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan dengan 4 BUMN Sekaligus

salah satu pelayanan yang tidak dapat dijamin dalam program JKN-KIS adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja.

Editor: Nina Soraya
IST
Pertemuan Koordinasi Pelayanan Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Pontianak, 25 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Kesehatan se-Kalimantan Barat menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Pelayanan Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan beberapa penyelenggara yaitu BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Hal ini sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Cara Cek Status Peserta BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau JKN Mobile

Seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) mitra kerja BPJS Kesehatan di Kalimantan Barat juga diundang pada pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa, 25 Mei 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme online dan offline tersebut juga dihadiri oleh Widi Raharjo yang saat ini menjabat sebagai dokter Penasihat untuk memberikan pertimbangan medis penetapan Kecelakaan Kerja (KK) ataupun Penyakit Akibat Kerja (PAK) sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja: Penempatan Jakarta, Kalbar, Jabar, Bogor dan Wilayah Indonesia

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar mengatakan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dijelaskan bahwa salah satu pelayanan yang tidak dapat dijamin dalam program JKN-KIS adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja.

Karena hal tersebut telah dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi Tanggungan dari Pemberi Kerja.

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan: Loker untuk Lulusan D3, D4, S1 Lowker Penempatan Seluruh Indonesia

"Dengan hadirnya Badan Penyelenggara atau Instansi yang memiliki Program Penjaminan Kecelakaan Kerja dalam acara hari ini, diharapkan dapat memperjelas serta mengoptimalkan layanan kepada peserta yang terindikasi membutuhkan layanan kesehatan akibat risiko yang terjadi dari pekerjaannya,"tutur Adiwan.

Widi juga menjelaskan Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja.

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Capai 16 Miliar Pada Tahun 2020 di Sintang

"Sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang PAK manfaat dari Jaminan atas Kecelakaan Kerja yang dialami dapat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja," tuturnya.

Ia menambahkan Pekerja yang terdiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja sesuai surat keterangan dokter, maka pekerja berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.

Hak atas manfaat JKK tersebut diberikan apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Forum Kordinasi BPJS Kesehatan Bakalbalam Bahas Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kalbar

Seluruh Fasilitas Kesehatan yang menerima pasien yang terindikasi mengalami KK atau PAK dapat menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien agar dapat melapor kepada Badan Penyelenggara sesuai dengan yang didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya.

Untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) kasus KK dan PAK dijamin oleh PT Taspen (Persero).

BPJS Kesehatan Bakalbalam dan Kejaksaan Tinggi Kalbar Tandatangani Kerjasama Bidang Perdata dan TUN

Untuk TNI/Polri dan PNS dibawah Kemenhan dapat menghubungi PT Asabri (Persero) jika terjadi KK atau PAK, sementara BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) menjamin KK dan PAK terhadap pekerja yang telah didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya.

Apabila bukan termasuk kasus Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, penjaminan terhadap pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh BPJS Kesehatan jika sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved