Breaking News:

Forum Kordinasi BPJS Kesehatan Bakalbalam Bahas Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kalbar

Penandatangan perjanjian kerjasama tersebut ditandatangi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Dr. Masyhudi  bersam

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Foto bersama usai Penandatangan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalbar dan BPJS Kesehatan Wilayah Bakalbalam berlangsung di Ibis Hotel, Rabu 7 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Kesehataan Kedeputian Wilayah Banten, Kalbar, dan Lampung (Bakalbalam) bersama Kejaksaan Tinggi  Kalbar melakukan penandatangan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatangan perjanjian kerjasama tersebut ditandatangi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Dr. Masyhudi  bersama Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan berlangsung di Ibis Hotel, Rabu 7 April 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Pontianak Adiwan Qodar selain melakukan penandatangan kerjasama juga akan dilakukan forum kordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Provinsi Kalbar.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bakalbalam dan Kejaksaan Tinggi Kalbar Tandatangani Kerjasama Bidang Perdata dan TUN

 Ia mengatakan terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan sudah dihadirkan juga pada Forum kali ini yakni perwakilan dari Tim Kejaksaan, Disnakertrans, UPT Pengawas, dan juga PTSP. 

“Dalam forum yang kita laksanakan tentu kita tetap mengedepankan prokes. Kegiatan ini bukan hanya ditingkat provinsi tetapi untuk tingkat kabupaten kota dengan Kejari masing-masing dilakukan kegiatan serupa yakni Forum Kordinasi Pemeriksaan dan Kepatuhan di tingkat kabupaten kota,” jelasnya.

Forum kordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Provinsi Kalbar merupakan impelentasi atau realisasi amanah dari Peraturan presiden no 82 tahun 2018. 

Dimana dalam penegakan, pengawasan dan kepatuhan BPJS Kesehatan melibatkan stakeholder terkait yang memang sudah memiliki kewenangan terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.

“Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan output yang kita harapkan dalam pengawasan dan kepatuhan dari pemberi kerja dan juga masyarakat dalam program JKN,” pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved