Breaking News:

BPJS Kesehatan Bakalbalam dan Kejaksaan Tinggi Kalbar Tandatangani Kerjasama Bidang Perdata dan TUN

Penandatangan perjanjian kerjasama tersebut ditandatangi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Dr Masyhudi  bersam

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Penandatangan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Dr Masyhudi bersama Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan berlangsung di Ibis Hotel, Rabu 7 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Kesehataan Kedeputian Wilayah Banten, Kalbar, dan Lampung (Bakalbalam) bersama Kejaksaan Tinggi  Kalbar melakukan penandatangan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatangan perjanjian kerjasama tersebut ditandatangi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Dr Masyhudi  bersama Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan berlangsung di Ibis Hotel, Rabu 7 April 2021.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dan sudah sepakat memperpanjang perjanjian kerasama.

Baca juga: Perkuat Sinergi Kepatuhan, BPJS Kesehatan Pontianak Optimalkan Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan

“Semoga kerjasama antara Kajati Kalbar dan BPJS Bakalbalam bermanfaat, karena ini juga bagian tugas dari kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha untuk melaksanakan tugas dan wewenang,”ujarnya.

Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan menyerahkan cinderamata kepada Kajati Kalbar, Dr. Masyhudi usai penandatanganan MoU di Ibis Hotel Pontianak, Rabu, 7 April 2021.
Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan menyerahkan cinderamata kepada Kajati Kalbar, Dr. Masyhudi usai penandatanganan MoU di Ibis Hotel Pontianak, Rabu, 7 April 2021. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

Ia menjelaskan sebagai aparat hukum yang melaksanakan penuntutan di pengadilan dikatakannya sesuai Undang-Undang bahwa peran bidang perdata dan tata usaha negara  dapat  bertindak sebagai pengacara negara dengan harapan dapat memberi manfaat yang optimal kepada BPJS dan pemerintah, BUMN, BUMD serta masyarakat. 

“Kita berharap kerjasama ini menjadi wujud nyata dan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi kedua lembaga sebagi bentuk kontribusi terhadap negara,” harapnya.

Dikatakannya dengan adanya pandemi  Covid-19 peran BPJS tentu sangat diperlukan agar mampu memberikan solusi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan.

“Inilah pentingnya kerjasama kita pada hari ni. Dimana kedua belah pihak harus mampu menyelesaikan masalah hukum yang timbul melalui kegiatan bantuan hukum dan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum khsusunya dibidang perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.

Kajati Kalbar, Dr. Masyhudi  bersama Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan berfoto bersama di Ibis Hotel Pontianak, Rabu, 7 April 2021.
Kajati Kalbar, Dr. Masyhudi bersama Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan berfoto bersama di Ibis Hotel Pontianak, Rabu, 7 April 2021. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

Penegakan hukum dikatakannya dalam hal ini tentu tahu apa hal yang dilarang dan yang harus dikerjakan.

“Kita tentunya harus menghindari perbuatan hukum yang menyalahi wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Kita juga menghindari penggelapan jabatan dan lainnya kemudian pemerasan dan perbuatan curang. Hal inilah yang harus dijauhi,” tegasnya. 

Ia mengatakan tentunya untuk kegiatan dalam pertimbangan hukum akan dilakukan secars profesional. 

Dirinya berharap kerjasama ini tidak hanya sebatas hari ini saja. tapi dapat di wujudkan secara sungguh dalam membrikan surat kuasa khusus seperti yang telah disampikan oleh BPJS kepada Kejaksaan dalam rangka pemulihan keuangan negara.

“Saya mengajak agar kerjasama ini bermanfaat tidak hanya untuk kedua belah pihak, tapi juga bagi seluruh masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Sehingga dengan demikian dapat mewujudkan hak konstitional untuk kehidupan yang sehat bagi masyarakat Indonesia. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved