Gubernur Kalbar Target PAD 2020 Rp 3 Triliun, Bidik Objek Pajak Pelabuhan
Ia mengatakan dengan adanya target PAD tidak ada objek pajak yang baru hanya perlu dimaksimalkan saja.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri
TRIBUNPONTIANAK.CO, ID, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD lima tahun ke depan menjadi Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Upaya tersebut akan dicapai dengan optimalisasi penarikan pajak.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan target peningkatan PAD sudah akan dimulai tahun ini. Dari tahun ini, PAD Rp 1,9 triliun dan ditargetkan naik Rp 2,4 triliun, harapannya target Rp 3 triliun ini bisa tercapai.
“Ketika saya masuk pertama kali di sini PAD Rp 1.9 triliun sekarang bisa Rp 2.4 triliun. APBD juga sudah di atas Rp 6 triliun, awalnya hanya Rp 5.3 triliun,” ujarnya, Senin (3/2/2020).
Ia mengatakan dengan adanya target PAD tidak ada objek pajak yang baru hanya perlu dimaksimalkan saja. Jadi intensifikasi penagihan itu yang perlu untuk ditingkatkan.
Karena selama ini ia katakan banyak sekali jenis pajak yang sebetulnya sangat peluang tapi perlu ditingkatkan.
“Saya ambil contoh pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang bayar hanya Pertamina dan yang lain tidak punya data yang baik padahal dia pemasok ,” ujarnya.
• DPD RI Kunker ke Kalbar Soroti Masalah BPJS, Satu di Antaranya minta Tururunkan Gaji Pimpinannya
• Pemkot Pontianak Uji Coba Non Tunai Naik Kapal Fery, Dishub Masih Berikan Toleransi Sebulan
• Kapolda Kalbar Geram Penyebar Hoaks Corona
Ia berharap ini menjadi perhatian dan nanti dirinya akan mengajak aparat penegak hukum untuk menegakkan hal itu.
“Banyak alat berat yang tidak bayar pajak yang digunakan diperkebunan dan sebenarnya yang banyak bandel adalah di perkebunan yang punya dumtrak 1000 tapi bayar pajaknya 10 sampai 100 saja,” jelasnya. Ia mengatakan pajak yang masih punya potensi seperti dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
“Kalau dimaksimalkan kita masih bisa meningkatkan Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar. Mudah- Mudahan bagi hasil pajak CPO bisa dapat dari ekport pelabuhan. Kemudian banyak lainnya,” ujarnya.
Midji mengatakan, Kalbar punya produksi 2.2 sampai 2.7 juta ton. Potensinya kalau memang pajak ekport ada pembagian Kalbar bisa mendapatkan di atas Rp 500 miliar per tahun.
“Kalau 5 tahun kita bisa peroleh itu. Maka infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar mungkin 60 sampai 70 persen selesai,” pungkasnya.
Di tempat yang berbeda, Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Mahmudah menanggapi terkait target peningkatakan PAD Kalbar .
“Target itu seperti yang disampaikan Gubernur Kalbar. Kami bersama jajaran Bappenda akan melakukan berbagai upaya mengingatkan wajib pajak melalui SMS,” ujarnya.
Ia mengatakan tahun ini diupayakan sudah bisa dilakukan mengingat wajib pajak melalui SMS yang bekerjasama dengan Telkomsel.
“Kita juga akan mengaktifkan dari sisi penetapan dan penagihan pajak terutama untuk UPT tiap kabupaten Kota karena menjadi ujung tombak kita,” ujarnya.
Ia juga mengatakan terus melakukan inovasi untuk mendukung desa mandiri dan akan melakukan kerjasama dengan pihak Bumdes di tiap kabupaten kota dan menjadi salah satu untuk dapat melayani wajib pajak.
“Jadi nanti Bumdes ada loket khusus untuk melayani pajak. Kita PAD ada 5 pajak yang menjadi wewenang provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Rokok,” jelasnya.
Mahmudah mengatakan kedepan akan diadakan rapat terkait apa lagi inovasi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan gerai pajak di kabupaten kota .
“Kemudian drive true di optimalkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan supaya masyarakat yang ingin membayak pajak tidak mendapat hambatan,” jelasnya.
Di satu sisi Pemprov Kalbar akan terus mengoptimalkan beberapa pajak yang selama ini belum tergalu seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. “Kita berupaya bagaimana pajak yang potensial belum tergali harus di optimalkan ,” pungkasnya.
