Breaking News:

DPD RI Kunker ke Kalbar Soroti Masalah BPJS, Satu di Antaranya minta Tururunkan Gaji Pimpinannya

Pertama yang menjadi pembahasan terkait BPJS dalam sorotan masyarakat karena beberapa masalah, termasuk cepat menaikan jumlah iurannya

Tribunpontianak.co.id/Anggita Putri
Suasana Kunjungan Kerja Komite III DPD RI diterima langsung Gubernur Kalbar, Sutarmidji, di Ruang Praja I Kantor Gubernur, Senin (3/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka inventarisasi materi penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU BPJS. Rombongan diterima langsung Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, di Ruang Praja I Kantor Gubernur, Senin (3/2).

Pertama yang menjadi pembahasan terkait BPJS dalam sorotan masyarakat karena beberapa masalah, termasuk cepat menaikan jumlah iurannya.

Anggota DPD RI asal NTB, Evi Apita Maya menjelaskan, BPJS perlu perbaikan dalam beberapa hal. “Di antaranya, perlu ada tim pengawas BPJS di RS, kerjasama dengan bank agar RS bisa berhutang, dan gaji pimpinan BPJS diturunkan,” ujarnya.

Menurut senator asal Banten, Abdi Sumaiti, idealnya iuran BPJS ditanggung sepenuhnya oleh negara. Perlu dikaji faktor apa saja yang menyebabkan BPJS selalu mengalami kerugian dan masalah.

Senator asal Aceh Fadhil Rahmi menambahkan bahwa, fasilitas RS harus bagus, kordinasi antara BPJS dan RS harus lebih baik.

“Perlu dikaji terkait dokter yang mematok harga.  Apalagi satu dokter bisa praktik di tiga tempat, yaitu RS, klinik, dan klinik pribadi. Kecuali itu, pasien BPJS pindah kelas yang lebih tinggi saat di RS, berarti mereka tidak miskin. Berarti BPJS salah sasaran,” ujar Muhammad Rakhman senator asal Kalteng.

Senator asal Kalbar Erlinawati menyatakan, kenaikan iuran BPJS harus diimbangi dengan kenaikan pelayanan kepada pasien RS. Tidak ada lagi antrean dan kesulitan mencari kamar untuk pasien. 

Willem TP. Simarmata senator asal Sumut juga mengusulkan, BPJS sebaiknya dikelola oleh daerah bukan oleh BUMN sehingga gaji pengelolanya tidak standar BUMN.

“Selama ini, gaji petinggi BPJS itu tinggi, padahal uangnya hasil dari iuran masyarakat menengah ke bawah. Ini tidak realistis dan tidak wajar’” jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved