DPD RI Kunker ke Kalbar Soroti Masalah BPJS, Satu di Antaranya minta Tururunkan Gaji Pimpinannya
Pertama yang menjadi pembahasan terkait BPJS dalam sorotan masyarakat karena beberapa masalah, termasuk cepat menaikan jumlah iurannya
Penulis: Anggita Putri | Editor: Didit Widodo
“Perlu dipertimbangkan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Daripada pemborosan, lebih baik dana tersebut untuk pemerataan standar nasional pendidikan khususnya di daerah-daerah tertinggal’ jelasnya.
Hilmy Muhammad senator asal DIY menyatakan, hasil UN harus ditindaklanjuti dengan perbaikan sapras pendidikan di daerah-daerah yang hasil UN-nya belum bagus.
“Karena faktor utamanya adalah kekurangan guru dan fasilitas pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata,” pungkasnya.
Anggota DPD RI asal NTB, Evi Apita Maya mengatakan Komite III DPD RI sangat mengapresiasi dari pemaparan oleh pemerintah Kalbar.
“Banyak sekali masukan yang akan kita sampaikan pada rapat kerja menteri yakni rapat bersama menteri pendidikan dan kesehatan . Apapun masukannya nanti akan kita kolaborasi dari pertemuan kita dari daerah lain,” ujarnya.
Ia mengatakan ada hal menarik dan yang menjadi pionir di Kalbar untuk disampaikan ke pusat.
“Seperti yang disampaikan Gubernur Kalbar terkait pendidikan jarak jauh selama ini menjadi kendala di daerah kepulauan dan jarak tempuh yang jauh dan juga temuan masalah ketidak seimbangan pembayaran klinik dan rumah sakit ,” jelasnya.
Ia melihat hal tersebut menjadi bocoran dana BPJS yang dikeluarkan dan mencari tahu penyebab kendala dana BPJS bisa bocor.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan sharing dilakukan berbagi pengalaman di bidang BPJS Kesehatan dan Pendidikan .
“Saya sampaikan selama ini yang menjadi wacana kita yang sudah kita siapkan pendidikan jarak jauh untuk mengantisipasi guru yang kurang kemudian menambah lamanya pendidikan di Kalbar,” ujarnya.
Ia mengatakan terkait wacana menteri pendidikan untuk kuliah 5 semester bahwa di Kalbar sudah ada pola pendidikan yang magangnya di daerah dan diadakan pendidikan jarak jauh .
“Bidang ekonomi harus nya magang di Bumdes. Selain itu, Kalau Ujian berbasis komputer sudah bisa semua diterapkan di semua sekolah kenapa pendidikan jarak jauh tidak bisa dilakukan,” pungkasnya.