DPRD dan Pemkab Sepakat Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Demi Pembangunan Sintang

Dalam menandatangani surat tugas untuk perjalanan dinas, Midji menceritakan ia selalu mempelajari pola-pola yang dilakulan para kepala dinas dan jajarannya.

Apabila polanya tidak betul maka ia tidak akan menandatangani.

"Kalau cukup pakai telpon kenape harus pergi, kalau bise berangkat satu orang mengape harus dua-tige orang," tambahnya.

Lanjut disampaikannya dari APBD 2019 yang disahkan pada awal ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar akhir 2018 lalu, penghematan perjalanan dinas di Kalbar dulu sudah Rp104 miliar dan itu dialihlan pada pembiayaan pendidikan SMA.

"Bahkan setelah saya lihat anggaran yang ada, penghematan atau efisiensi yang terjadi dari alokasi perjalanan dinas tahun ini bisa mencapai Rp40 miliar sampai akhir tahun," jelasnya.

Adanya efisiensi kembali dari alokasi perjalanan dinas 2019 mencapai Rp 40 M, Midji menegaskan total efisiensi dari alokasi perjalanan dinas mencapai 140 miliar lebih.

Bahkan saat pertama ia lakukan pada penyusunan anggaran 2019 lalu, satu diantara hal yang ditanyakannya pada Kepala BPKPD adalah berapa besar uang perjalanan dinas.

Kala itu Kepala BPKPD menjawab setahun perjalanan dinas di provinsi mencapai Rp 244 miliar.

Begitu mendengar jumlah anggaran perjalanan dinas, ia tegaskan anggaran itu harus dijadikan Rp 140 miliar dan Rp 104 miliarnya dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri.

Setelah Rp104 miliar dialokasikan untuk biaya Sekolah SMA-SMK negeri, Midji kembali bertanya pada Kadisdikbud, Suprianus apakah masih ada sisa anggaran Rp104 miliar itu, dan kala itu Suprianus menjawab masih.

Midji langsung minta agar sisa anggaran dibelikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.  (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak