DPRD dan Pemkab Sepakat Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Demi Pembangunan Sintang

SINTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Sintang sepakat memangkas biaya perjalanan dinas untuk mengoptimalkan arah kebijakan anggaran percepatan pembangunan.

Seperti diketahui, tahun 2020 pembangunan di Kabupaten Sintang tantangannya lebih banyak dibanding tahun lalu.

Situasinya, akan lebih kompleks.

Ditambah lagi, tahun percepatan pembangunan terkendala dengan dana yang minim dan tahun politik juga berpotensi akan berpengaruh terhadap kondusifitas daerah.

• Sutarmidji Sebut Ada Kepala Dinas Jadikan Perjalanan Dinas Sebagai Penghasilan Can Tepi

Agenda Pemilukada dan Pilkades serentak pada 2020 mendatang, menyedot anggaran yang tidak sedikit.

Untuk menyiasati anggaran minim tersebut, DPRD dan Pemkab Sintang sepakat memangkas dana perjalanan dinas pada APBD 2020.

"DPRD dan Pemerintah Daerah sudah memangkas biaya perjalanan Dinas dan mengoptimal kan arah kebijakan angaran berdasarkan sekala perioritas yaitu jalan dan jembatan, sektor pendidikan dan kesehatan," kata Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny, Kamis (02/01/2020).

Diakui Ronny, daerah saat ini memamng mengalami sedikit kesulitan dengan angaran yang minim.

Namun Ronny tetap optimis bahwa arah RAPBD 2020 Kab Sintang seperti yang sudah di sepakati dengan DPRD berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita optimis membangun sintang sesuai yang tertuang di dalam musrembang dan sesuai nawacita bapak presiden sekaligus sesuai dengan visi misi bupati," ujar Ronny.

Can Tepi

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan penghematan dari perjalanan dinas provinsi 2019 ini lebih dari Rp 100 miliar.

Hal itu disampaikannya pada saat Rakor Pengawasan Daerah Tahun 2019 dan Pembahasan PKPT 2019, di Aula Kantor Inspektorat, Jalan Sutan Syahrir, Rabu (6/11/2019).

Ia menekankan perjalanan dinas harus dilakukan selektif sehingga efisien dalam mengeluarkan anggaran.

Ada hal yang disebutnya ada kepala dinas yang menjadikan perjalanan dinas sebagai "can tepi" atau penghasilan tambahan maka itu mainset yang salah.

"Ada kepala dinas yang menjadikan perjalanan dinas sebagai can tepi," ucap Midji disambut gelak tawa audiens yang ada di dalam ruangan.

Efisiensi Rp 140 M

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji terus melakukan upaya transparansi dalam tatakelola pemerintahan.

Selain itu Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini, melalukan efisiensi dalam pemerintahannya agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

Dengan pembangunan yang ada, ia yakin akan memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Satu diantara upaya efisiensi yang dilakukan, Sutarmidji adalah biaya perjalanan dinas.

Ia menyampaikan pemotongan biaya perjalanan dinas oada tahun anggaran 2019 ini bisa menggratiskan sekolah pada jenjang SMA.

Oleh karena itu ia memberikan pandangan pada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Kalbar merubah mainset bahwa perjalanan dinas bukanlah bagian dari penghasilan tambahan.

Tak dipungkirinya, sebagian ASN masih berpikiran bahwa saat perjalanan dinas adalah bagian dari penghasilan tambahan, padahal itu keliru.

"Selama ini pegawai berpendapat, bahwa perjalanan dinas itu adalah bagian dari penghasilan tambahan. Padahal enggak, mane ade perjalanan dinas itu menguntungkan dan nambah pendpentan kecuali perjalanan dinas fiktif," ucap Sutarmidji saat diwawancarai Tribun Pontianak, Rabu (6/11/2019).

Ia menegaskan apabila perjalana dinas yang betul-betul melakukan tugas dan fungsinya pasti rugi bukan malah untung.

Oleh karena itu ia meminta seluruh jajaran untuk merubah mainset terkait perjalanan dinas menambah penghasilan.

"Kalau perjalanan dinas yang benar pasti rugi, tak ade untung. Saye tegaskan nggak bise perjalanan dinas mebambah penghasilan, kecuali fiktif," tegasnya.

Dalam upaya efisiensi perjalanan dinas, seluruh surat tugas ditandatangani dirinya sendiri, sehingga tidak boleh ada yang main berangkat saja.

"Kite efisiensikan perjalanan dinas dan semue izin perjalanan dinas saye yang langsung tanda tangani, surat tugasnya saya langsung tanda tangan," ungkapnya.

Dalam menandatangani surat tugas untuk perjalanan dinas, Midji menceritakan ia selalu mempelajari pola-pola yang dilakulan para kepala dinas dan jajarannya.

Apabila polanya tidak betul maka ia tidak akan menandatangani.

"Kalau cukup pakai telpon kenape harus pergi, kalau bise berangkat satu orang mengape harus dua-tige orang," tambahnya.

Lanjut disampaikannya dari APBD 2019 yang disahkan pada awal ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar akhir 2018 lalu, penghematan perjalanan dinas di Kalbar dulu sudah Rp104 miliar dan itu dialihlan pada pembiayaan pendidikan SMA.

"Bahkan setelah saya lihat anggaran yang ada, penghematan atau efisiensi yang terjadi dari alokasi perjalanan dinas tahun ini bisa mencapai Rp40 miliar sampai akhir tahun," jelasnya.

Adanya efisiensi kembali dari alokasi perjalanan dinas 2019 mencapai Rp 40 M, Midji menegaskan total efisiensi dari alokasi perjalanan dinas mencapai 140 miliar lebih.

Bahkan saat pertama ia lakukan pada penyusunan anggaran 2019 lalu, satu diantara hal yang ditanyakannya pada Kepala BPKPD adalah berapa besar uang perjalanan dinas.

Kala itu Kepala BPKPD menjawab setahun perjalanan dinas di provinsi mencapai Rp 244 miliar.

Begitu mendengar jumlah anggaran perjalanan dinas, ia tegaskan anggaran itu harus dijadikan Rp 140 miliar dan Rp 104 miliarnya dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri.

Setelah Rp104 miliar dialokasikan untuk biaya Sekolah SMA-SMK negeri, Midji kembali bertanya pada Kadisdikbud, Suprianus apakah masih ada sisa anggaran Rp104 miliar itu, dan kala itu Suprianus menjawab masih.

Midji langsung minta agar sisa anggaran dibelikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.  (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak