Empat Raperda Inisiatif DPRD Sanggau Disetujui

DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah

Empat Raperda Inisiatif DPRD Sanggau Disetujui
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Penandatangani empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau usai rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (9/9/2019). 

Empat Raperda Inisiatif DPRD Sanggau Disetujui

SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau Tahun anggaran 2019. Rapat berlangsung di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (9/9/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Hendrykus Bambang dan Usman. Dan dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Anggota DPRD Sanggau, Sejumlah Pimpinan OPD Sanggau.

Rapat dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sanggau terhadap empat Raperda inisiatif.

Baca: DPRD Setujui Raperda APBD Perubahan Tahun 2019

Baca: Raperda APBD Perubahan Kapuas Hulu 2019 Disetujui Dewan, Wabup Ingatkan OPD Pertahankan Predikat WTP

Baca: Pengamat Hukum Tanggapi Dua Raperda Sanggau yang Dinilai Serupa dengan Regulasi Lain

Empat Raperda tersebut adalah, Raperda Tentang Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia (HAM), Raperda Tentang Pelayanan Sosal Orang dengan Gangguan Jiwa, Raperda Tentang Penanganan Terhadap Gelandangan dan Orang Terlantar dan Raperda Tentang Perlindungan Guru.

Fraksi di DPRD Sanggau yang menyampaikan pendapat akhirnya, menyetujui empat Raperda tersebut. Fraksi tersebut adalah fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan fraksi Nasdem.

Dalam pendapat akhirnya, fraksi tersebut menyetujui keempat Raperda inisiatif untuk ditetapkan sebagai Perda. Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dihadapan sidang paripurna.

Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan, pemerintah daerah melalui bidang hukum akan menganalisa terkait empat Raperda inisiatif tersebut.

"Kalau memang eksekutif menyetujui itu, harus kita terimalah,"katanya.

Meskipun menyetujui, lanjutnya, keputusan akhir persetujuan Raperda berada di Pemerintah Provinsi. "Nanti provinsi yang akan mengevaluasi,"tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved