Raperda APBD Perubahan Kapuas Hulu 2019 Disetujui Dewan, Wabup Ingatkan OPD Pertahankan Predikat WTP

“APBD Perubahan ini adalah penyesuaian anggaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero saat diwancarai oleh sejumlah media di Kabupaten Kapuas Hulu, di Gedung DPRD Kapuas Hulu Abang, Senin (5/8/2019). 

Raperda APBD Perubahan Kapuas Hulu 2019 Disetujui dan Tunggu Evaluasi Gubernur, Wabup Antonius L Ain Pamero Ingatkan OPD Terkait Serapan Anggaran

KAPUAS HULU - Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyatakan, pihaknya (Eksikutif) bersama Legislatif (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu sudah menyetujui Raperda perubahan APBD tahun 2019.

"Kesepakatan terhadap Raperda Perubahan APBD tersebut, kami disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (28/8/2019) sore kemarin," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Antonius menjelaskan, adapun anggaran yang bertambah pada sisi pendapatan adalah Rp 56,1 Miliar, sedangkan dari sisi belanja bertambah Rp 48,9 Miliar.

Pada APBD murni 2019 total pendapatan adalah Rp 1,811 Triliun setelah perubahan menjadi Rp 1,867 Triliun, ada penambahan Rp 56,1 Miliar.

Baca: Buka Konkerkab ke V PGRI, Ini Pesan PJ Sekda Kapuas Hulu

Baca: Acara Konkerkab ke V PGRI di Kapuas Hulu, Ini Tujuannya

Sedangkan anggaran belanja di APBD murni Rp 1,836 Triliun, setelah perubahan menjadi Rp 1,885 Triliun, ada kenaikan Rp 48,9 Miliar.

"Kami berterimakasih pada seluruh fraksi DPRD telah menyetujui Raperda Perubahan APBD 2019. Selanjutnya Raperda ini akan dievaluasi Gubernur Kalbar. Kita berharap setelah dievaluasi Gubernur, bisa mendapat pengesahan segera agar capat juga ditetapkan di daerah dan program di perubahan bisa dijalankan,” ucapnya.

Wabup menuturkan, pembahasan perubahan APBD 2019 dimulai sejak tanggal 5 Agustus 2019, sampai hari ini.

Baca: Delegasi Mempawah dan Kapuas Hulu Terpilih Menjadi Duta Pertanian Kalbar 2019

Jadwal pembahasan sempat ditunda karena ada kegiatan mendesak yang merupakan kepentingan utama daerah.

“APBD Perubahan ini adalah penyesuaian anggaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Wabup juga mengingatkan kepada Kepala OPD Kapuas Hulu, agar segera menangani kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik itu DAK reguler, DAK afirmasi dan DAK penugasan.

Baca: VIDEO: Penampilan Tarian di Acara Konkerkab ke V PGRI Kapuas Hulu

Baca: Peringatan Dini Badan Geologi Potensi Gerakan Tanah di Wilayah Kalbar: Singkawang hingga Kapuas Hulu

Apalagi penyerapan anggaran tahap II paling lambat 21 Oktober dengan syarat realisasi mencapai 71 persen, berikutnya pencairan tahap III paling lambat 15 Desember dengan syarat realisasi sudah 90 persen.

“Pemerintah Pusat tidak ada toleransi terhadap DAK yang tidak terealisasi. DAK dari Pempus harus 100 persen realisasinya. Jangan sampai daerah yang tutup kekurangan dari pelaksanaan yang tidak terselesaikan,” ucapnya.

Wabup mengarahkan, agar OPD mempertimbangkan penggeseran program yang kemungkinan tidak mencapai realisasi 80 persen, agar dana program tersebut tidak masuk Silpa.

"Kesalahan penganggaran modal dan barang jasa pada OPD tidak boleh terulang, pengelolaan keuangan harus baik agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang dicapai daerah bisa dipertahankan. OPD juga perlu percepat proses penganggaran fisik, agar cepat terealisasi pembangunannya dan bisa cepat dirasakan masyarakat manfaatnya,” ungkapnya 

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved