Gubernur Sutarmidji Sebut Kebun Sawit Tak Berkontribusi Untuk Kalbar, Malah Rugikan APBD
Apabila tak memberikan kontribusi satu rupiahkan bagi APBD Kalbar, Midji tegaskan untuk apa diberikan izin yang nantinya hanya membuka hutan.
Penulis: Syahroni | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
"Perkebunan sawit di Kalbar ini nomor 2 se-Indonesia tapi faktanya tidak banyak menyejahterakan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung, lebih banyak menguntungkan pengusaha besar yang berkantor di Jakarta dan bayar pajak di Jakarta," kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis, Senin (15/10/2018).
Saat ditemui Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Midji menambahkan selain tidak banyak menguntungkan rakyat kecil secara langsung, perkebunan kelapa sawit juga merusak ekosistem.
Dalam hal ini merusak kesuburan tanah dan mengakibatkan kekeringan.
Selain itu, ia menyampaikan pembukaan lahan sawit yang biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan mengakibatkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi udara.
Ia juga mengatakan harga sawit yang dibeli oleh tengkulak cenderung merugikan petani sawit.
Baca: Gahar, Nissan Terra Laku Keras di Kalbar Sejak Diperkenalkan Awal Desember
Baca: Dandim Gelar Tatap Muka dengan Ormas dan Media, Ini Harapan Letkol Inf Basyarudin
Ia pun berharap ada perbaikan nasib bagi petani sawit di mana keadilan didahulukan dengan tidak hanya memihak pada pemodal dan perusahaan besar tapi juga memihak kepada rakyat kecil.
Selain menyorot perkebunan sawit, Midji yang baru saja dilantik pada 5 September lalu juga menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi jalanan di Kalimantan Barat yang seperti bubur saat musim hujan.
Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalanan agar mulus meski APBD Kalbar tidak terlalu besar.
"Insyaallah ada total 8 ruas jalan di Kalbar yang kalau musim hujan seperti bubur, akan kita perbaiki," ungkapnya.
Menurutnya, infrastruktur terutama akses jalan yang baik memiliki peran penting untuk perputaran ekonomi di Kalbar.
Keberhasilannya dalam memimpin Pontianak selama 2 periode terutama dalam tata kota pun akan diterapkan dalam memperbaiki infrastruktur di Kalbar.
Baca: Pemuda Katolik Singkawang Harap Perombakan Kabinet Jadikan Pelayanan Lebih Baik
Baca: Luas Pertambangan Semakin Luas, Midji Sebut Masalah Bagi Negara Jika Tak Dibuat Aturan Fleksibel
Selain mengutamakan perbaikan jalan, Midji juga akan menganggarkan 20% APBD untuk pembangunan desa.
Ia menargetkan setidaknya ada 200 desa di Kalbar yang bisa menjadi desa mandiri dengan layanan kesehatan dan pendidikan terpadu, serta berdaya dan maju di sektor ekonomi, infrastruktur, dan sosial.
"Saat ini hanya ada 1 desa mandiri dari 2.031 desa di Kalbar. Ke depan kita akan wujudkan 200 lebih desa mandiri," ujar Midji.
Di samping itu, ia juga mengapresiasi langkah APPSI yang turun langsung ke tiap provinsi dan membantu mengekspos potensi serta kearifan lokal dari tiap provinsi.
Saat ini, Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur dari APPSI telah tiba di provinsi ke-16 di Kalimantan Barat setelah sebelumnya menempuh penyeberangan selama 42 jam dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (*)
Yuk Follow Akun Instagram tribunpontianak:
