Gubernur Sutarmidji Sebut Kebun Sawit Tak Berkontribusi Untuk Kalbar, Malah Rugikan APBD

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji memastikan perusahaan sawit tidak memberikan kontribusi apapun buat Kalbar.

Bahkan keberadaan kebun sawit di Kalbar malah membuat rugi APBD Kalbar.

"Apasih manfaatnya kebun sawit bagi Kalbar. Didalam APBD tidak ada, satu rupiahkan kontribusi dari seluruh perusahaan kebun sawit di Kalbar," ucap Midji saat membuka seminar pertambangan yang dilangsungkan di Hotel Orchad Gajahmada Pontianak, Sabtu (15/12/2018).

Baca: Midji Sebut Perusahaan Tambang Belum Miliki Manajemen Reklamasi Yang Baik

Baca: 4 Daerah Belum Meraih WTP, Ini Harapan Gubernur Sutarmidji

Apabila tak memberikan kontribusi satu rupiahkan bagi APBD Kalbar, Midji tegaskan untuk apa diberikan izin yang nantinya hanya membuka hutan.

"Nah kalau tidak ada satu rupiahkan untuk apa kita berikan investasi. Saya pastikan kita tidak dapat apa-apa dari perkebunan sawit," tambahnya.

Baca: Indonesian Idol Junior usai, Rising Star Indonesia Segera Tayang di RCTI: Catat Jadwalnya!

Baca: Young Entrepreneur Squad, Tempat Berkumpulnya Para Pengusaha Muda

Tapi berapa banyak APBD Kalbar, disebutnya harus dikeluarkan untuk perbaiki jalan yang dilalui kendaraan kebun sawit.

Kendaraan yang mengangkut sawit selalu membawa muatan melebihi kapasitas sehingga menyebabkan jalan menjadi rusak.

"CSR mereka tak jelas dan saya akan buat aturan kedepan kalau tidak saya bisa permasalahkan secara hukum dan saya pastikan saya tidak punya kepentingan," ujarnya

Midji menuturkan tidak tertarik segi pertambangan, lebih bagus dirinya jual beli tanah dan buat ruko untuk dijual.

Ia mempertanyakan keberadaan kebun sawit di Kalbar yang katanya menghasilkan CPO terbanyak tapi banyak pula warga Kalbar yang bekerja di Malaysia khususnya diperkebunan sawit di sana.

Moratorium Izin Perkebunan Sawit

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berencana melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Mengutip http://gapki-kalbar.or.id, Sutarmidji juga mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi agar perkebunan sawit dapat menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung.

Baca: Wow, Fitur-fitur Ini Buat Nissan Terra Jadi Big SUV Istimewa

Baca: Inkanas Kalbar Tak Pasang Target Muluk-muluk di Kejurnas

Hal ini dilakukan mengingat lebih banyak perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan pengusaha besar namun tidak secara langsung menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil.

"Perkebunan sawit di Kalbar ini nomor 2 se-Indonesia tapi faktanya tidak banyak menyejahterakan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung, lebih banyak menguntungkan pengusaha besar yang berkantor di Jakarta dan bayar pajak di Jakarta," kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis, Senin (15/10/2018).

Saat ditemui Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Midji menambahkan selain tidak banyak menguntungkan rakyat kecil secara langsung, perkebunan kelapa sawit juga merusak ekosistem.

Dalam hal ini merusak kesuburan tanah dan mengakibatkan kekeringan.

Selain itu, ia menyampaikan pembukaan lahan sawit yang biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan mengakibatkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi udara.

Ia juga mengatakan harga sawit yang dibeli oleh tengkulak cenderung merugikan petani sawit.

Baca: Gahar, Nissan Terra Laku Keras di Kalbar Sejak Diperkenalkan Awal Desember

Baca: Dandim Gelar Tatap Muka dengan Ormas dan Media, Ini Harapan Letkol Inf Basyarudin

Ia pun berharap ada perbaikan nasib bagi petani sawit di mana keadilan didahulukan dengan tidak hanya memihak pada pemodal dan perusahaan besar tapi juga memihak kepada rakyat kecil.

Selain menyorot perkebunan sawit, Midji yang baru saja dilantik pada 5 September lalu juga menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi jalanan di Kalimantan Barat yang seperti bubur saat musim hujan.

Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalanan agar mulus meski APBD Kalbar tidak terlalu besar.

"Insyaallah ada total 8 ruas jalan di Kalbar yang kalau musim hujan seperti bubur, akan kita perbaiki," ungkapnya.

Menurutnya, infrastruktur terutama akses jalan yang baik memiliki peran penting untuk perputaran ekonomi di Kalbar.

Keberhasilannya dalam memimpin Pontianak selama 2 periode terutama dalam tata kota pun akan diterapkan dalam memperbaiki infrastruktur di Kalbar.

Baca: Pemuda Katolik Singkawang Harap Perombakan Kabinet Jadikan Pelayanan Lebih Baik

Baca: Luas Pertambangan Semakin Luas, Midji Sebut Masalah Bagi Negara Jika Tak Dibuat Aturan Fleksibel

Selain mengutamakan perbaikan jalan, Midji juga akan menganggarkan 20% APBD untuk pembangunan desa.

Ia menargetkan setidaknya ada 200 desa di Kalbar yang bisa menjadi desa mandiri dengan layanan kesehatan dan pendidikan terpadu, serta berdaya dan maju di sektor ekonomi, infrastruktur, dan sosial.

"Saat ini hanya ada 1 desa mandiri dari 2.031 desa di Kalbar. Ke depan kita akan wujudkan 200 lebih desa mandiri," ujar Midji.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi langkah APPSI yang turun langsung ke tiap provinsi dan membantu mengekspos potensi serta kearifan lokal dari tiap provinsi.

Saat ini, Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur dari APPSI telah tiba di provinsi ke-16 di Kalimantan Barat setelah sebelumnya menempuh penyeberangan selama 42 jam dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (*)

Yuk Follow Akun Instagram tribunpontianak: